Jakarta, Bursa Nusantara Official – Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah memerlukan berbagai terobosan strategis untuk memastikan keberhasilannya. Pengembang properti mengingatkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan guna mengatasi tantangan yang ada baik dari sisi pasokan maupun permintaan.
Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Hari Ganie, menyatakan bahwa program ini harus diiringi kebijakan inovatif agar dapat terserap pasar dengan baik. “Dengan jumlah penduduk yang besar, backlog perumahan yang tinggi, serta kebutuhan pembeli yang semakin beragam, pemerintah harus menggandeng pelaku usaha dan perbankan untuk mengatasi hambatan di sisi supply dan demand,” ujar Hari Ganie dalam siaran persnya, Rabu (11/12/2024).
Menurut Hari, program ini menawarkan peluang besar bagi dunia usaha dengan fokus pada pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan. Namun, ia menekankan perlunya target yang realistis, mengingat kapasitas pembangunan rumah setiap tahunnya berkisar antara 300.000 hingga 400.000 unit.
“Dibutuhkan insentif dan regulasi yang mendukung, seperti insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) yang terbukti mendorong penjualan properti tahun ini. Kebijakan seperti ini penting untuk dilanjutkan di tahun mendatang,” imbuhnya.
Dukungan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyoroti pentingnya sinkronisasi aturan antar-kementerian. Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus memaksimalkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk menghilangkan hambatan regulasi. Hal ini penting terutama untuk memperluas cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal.
“Sinkronisasi aturan sangat diperlukan untuk mendorong kelancaran pelaksanaan program. Selain itu, terobosan diperlukan untuk memastikan pekerja sektor informal juga mendapatkan akses terhadap kepemilikan rumah,” kata Junaidi.
Apersi juga menyoroti kebutuhan untuk menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2025. Berdasarkan data historis, pihaknya optimistis bahwa kuota FLPP dapat mencapai 250.000 hingga 350.000 unit tahun depan.
Kolaborasi dan Inovasi sebagai Kunci Keberhasilan
Program Tiga Juta Rumah dianggap sebagai solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Meski begitu, realisasi program ini memerlukan pendekatan yang terarah, terutama dalam mengatasi kendala pembiayaan dan pelaksanaan di lapangan.
Kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan institusi perbankan menjadi kunci keberhasilan, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat akan hunian yang layak dan terjangkau.
