Cetak Rekor! Jumlah Petugas Haji Perempuan 2026 Melonjak, Menteri PPA: Ini Langkah Progresif
JAKARTA – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mencatatkan sejarah baru. Kementerian Agama (Kemenag) resmi menambah porsi petugas haji perempuan secara signifikan, sebuah langkah yang langsung mendapat acungan jempol dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).
Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan. Dengan komposisi jamaah haji Indonesia yang didominasi perempuan dan lansia, kehadiran petugas perempuan menjadi garda terdepan dalam memastikan kenyamanan jamaah di Tanah Suci.
Respons Cepat untuk Jamaah Perempuan
Menteri PPA menyebut peningkatan ini sebagai rekor yang patut diapresiasi. Menurutnya, petugas perempuan memiliki peran krusial yang tidak bisa digantikan, terutama dalam menangani kebutuhan khusus jamaah perempuan mulai dari urusan kesehatan hingga bimbingan ibadah yang lebih privat.
Baca Juga
“Ini adalah respons konkret. Jamaah perempuan kita butuh pendamping yang mengerti mereka secara emosional dan teknis. Rekor peningkatan jumlah petugas ini adalah jawaban atas kebutuhan di lapangan,” tegas Menteri PPA dalam keterangannya di Jakarta.
Fokus Haji Ramah Lansia
Tahun ini, pemerintah memang memperketat standar pelayanan dengan tema “Haji Ramah Lansia”. Di sinilah peran petugas perempuan dianggap menjadi kunci keberhasilan. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa petugas perempuan cenderung lebih telaten dan sabar dalam mendampingi jamaah berusia lanjut yang membutuhkan bantuan fisik maupun bimbingan mental.
Pihak Kemenag pun optimistis bahwa dengan skuad petugas yang lebih inklusif, keluhan-keluhan jamaah perempuan di Mekah maupun Madinah bisa ditekan hingga ke titik terendah.
Standar Baru Layanan Publik
Pencapaian rekor ini diharapkan menjadi standar baru bagi tata kelola haji di tahun-tahun mendatang. Tidak hanya soal jumlah, kualitas seleksi dan pembekalan bagi para petugas perempuan ini juga disebut lebih ketat guna memastikan mereka siap menghadapi tantangan fisik dan psikologis di Arab Saudi.
Langkah progresif ini membuktikan bahwa pemerintah mulai serius mengedepankan aspek keadilan gender dan empati dalam pelayanan publik skala raksasa seperti penyelenggaraan haji.
