Kemenperin Pastikan Dialog Terbuka Usai AS Naikkan Tarif 32% ke RI
JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah Indonesia bersiap membuka ruang negosiasi dagang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap produk asal Indonesia yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025.
Presiden Trump secara resmi menyampaikan pemberitahuan tersebut melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang dikirim pada 7 Juli 2025, menyatakan bahwa meski hubungan bilateral tetap erat, defisit perdagangan AS terhadap Indonesia menjadi dasar keputusan tarif.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan mengedepankan pendekatan diplomatik dan konstruktif untuk mempertahankan akses pasar ekspor.
Baca Juga
Menurutnya, tantangan ini tidak hanya berdampak langsung pada sektor industri nasional, tetapi juga membuka ruang strategis bagi Indonesia untuk menata ulang posisi tawar dalam kerja sama ekonomi bilateral.
Fokus pada Kepentingan Nasional dan Standar Internasional
Agus menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun serangkaian strategi untuk merespons kebijakan dagang baru tersebut, termasuk membuka opsi liberalisasi tarif, memperkuat regulasi teknis, dan meningkatkan kesesuaian produk terhadap standar internasional.
“Pemerintah akan terus membuka ruang negosiasi dengan AS, untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkeadilan,” ujarnya melalui siaran pers resmi Selasa (8/7).
Ia menambahkan bahwa penundaan penerapan tarif hingga awal Agustus memberi ruang penting bagi Indonesia untuk menyusun peta jalan negosiasi yang efektif dan menjaga kesinambungan arus ekspor nasional.
Manufaktur RI Dianggap Tetap Kompetitif
Kemenperin menegaskan bahwa industri manufaktur Indonesia telah menunjukkan daya adaptif terhadap gejolak global dalam beberapa tahun terakhir.
Agus menyampaikan keyakinan bahwa produk manufaktur RI tetap memiliki daya saing tinggi, bahkan dalam tekanan proteksionisme baru yang muncul dari pasar utama seperti Amerika Serikat.
Pemerintah pun membuka peluang dialog teknis lanjutan dengan perwakilan dagang AS guna merumuskan formulasi baru tarif resiprokal yang tidak memberatkan pelaku usaha nasional.
Langkah diplomatik yang ditempuh pemerintah kini menjadi ujian krusial bagi arah hubungan dagang Indonesia–Amerika di masa pemerintahan baru Prabowo–Trump.
