Geser Kebawah
Ekonomi Makro

Rp13,6 Triliun Stimulus Ekonomi Terserap, APBN Jadi Perisai Hadapi Gejolak

124
×

Rp13,6 Triliun Stimulus Ekonomi Terserap, APBN Jadi Perisai Hadapi Gejolak

Sebarkan artikel ini
Rp13,6 Triliun Stimulus Ekonomi Terserap, APBN Jadi Perisai Hadapi Gejolak
Sri Mulyani beberkan realisasi Rp13,6 triliun stimulus ekonomi hingga Juni 2025, APBN jadi penopang daya beli rakyat dan ketahanan industri saat ketidakpastian global.

APBN Jadi Shock Absorber Ekonomi Nasional di Tengah Gejolak Global

JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah telah merealisasikan anggaran Rp13,6 triliun untuk paket stimulus ekonomi hingga akhir Juni 2025 sebagai bagian dari strategi fiskal countercyclical di tengah tekanan global.

Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa stimulus ini menjadi perwujudan peran APBN sebagai instrumen penopang ekonomi sekaligus pelindung dari guncangan eksternal yang memicu perlambatan aktivitas domestik.

Sponsor
Iklan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa melalui realisasi ini, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat fondasi stabilitas makroekonomi nasional.

Kebijakan fiskal 2025 tidak hanya bersifat protektif tetapi juga proaktif mendorong daya beli, konsumsi masyarakat, dan keberlanjutan aktivitas sektor swasta.

Dalam konferensi pers KSSK III 2025, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah tetap mengoptimalkan ruang fiskal untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berada dalam lintasan positif, meski sekitar 0%.

Lima Kebijakan Kunci Dorong Konsumsi & Stabilitas Sosial

Pemerintah menggulirkan lima kebijakan utama dalam paket stimulus kuartal II-2025 senilai total Rp24,44 triliun untuk menjaga stabilitas dan konsumsi domestik selama masa liburan sekolah.

Sebagian besar alokasi berasal dari APBN senilai Rp23,59 triliun dan sisanya dari skema non-APBN sebesar Rp850 miliar.

Kebijakan pertama adalah pemberian diskon transportasi dengan anggaran Rp0,94 triliun yang mencakup PPN DTP 6% untuk tiket pesawat ekonomi, diskon 30% tiket kereta api, dan diskon 50% angkutan laut.

Sri Mulyani menyatakan insentif ini juga ditujukan untuk memulihkan sektor transportasi dan pariwisata yang selama ini mengalami tekanan akibat volatilitas ekonomi global.

Kebijakan kedua mencakup penguatan bantuan sosial senilai Rp11,93 triliun berupa tambahan Kartu Sembako Rp200 ribu per bulan dan bantuan 10 kg beras bagi 18,3 juta KPM selama Juni-Juli 2025.

Program ini diarahkan untuk menjaga konsumsi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus menjadi bantalan utama menahan laju inflasi kelompok makanan.

BSU Dorong Daya Beli Pekerja di Tengah Tekanan Biaya Hidup

Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp10,72 triliun untuk 17 juta pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta, termasuk 288 ribu guru Kemendikdasmen dan 277 ribu guru Kemenag.

Subsidi upah sebesar Rp600 ribu per pekerja ini diberikan pada bulan Juni 2025 dan ditujukan untuk memperkuat daya beli di tengah kenaikan biaya hidup yang masih dirasakan masyarakat.

Menkeu menilai BSU sebagai bentuk intervensi fiskal terarah yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga berdampak langsung terhadap konsumsi rumah tangga pekerja formal.

Sri Mulyani menambahkan bahwa efektivitas BSU juga teruji dalam menjaga stabilitas ekonomi mikro dan membantu mempertahankan daya beli sektor buruh.

Selain BSU, kebijakan keempat berupa diskon tarif tol senilai Rp0,65 triliun melalui skema non-APBN menyasar 110 juta pengendara dengan diskon 20% selama Juni-Juli 2025.

Diskon ini mendorong efisiensi logistik dan pergerakan orang di masa libur, yang turut memberi stimulus tambahan bagi konsumsi daerah dan kegiatan ekonomi berbasis mobilitas.

Insentif JKK Diperpanjang, Industri Padat Karya Dijaga

Pemerintah juga memperpanjang diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi industri padat karya hingga Januari 2026 dengan alokasi non-APBN sebesar Rp0,2 triliun.

Diskon iuran yang awalnya hanya berlaku Februari–Juli 2025 ini ditujukan untuk menjaga daya saing dan menekan beban operasional perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Sri Mulyani menekankan bahwa insentif ini krusial dalam menjaga ritme produksi dan keberlangsungan tenaga kerja di sektor-sektor berisiko tinggi terhadap tekanan eksternal.

Melalui pendekatan kombinatif antara stimulus konsumsi dan insentif produksi, pemerintah berharap struktur ekonomi domestik tetap resilien dan adaptif terhadap perubahan global.

Menkeu menyebut realisasi anggaran yang cepat dan tepat sasaran akan menjadi kunci utama menjaga stabilitas sosial dan menjaga ekspektasi pasar tetap positif.