JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah Indonesia berkomitmen menambah kapasitas pembangkit listrik hingga 71 gigawatt (GW) melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Sebagian besar, yakni 70%, akan berasal dari energi terbarukan. Namun, hingga kini dokumen resmi RUPTL tersebut belum diterbitkan, meski revisinya sudah berlangsung selama dua tahun terakhir.
Rapat Strategis RUPTL 2025-2034
Rapat pembahasan terkini diadakan pada Selasa, 14 Januari 2025, di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Meski demikian, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu belum membeberkan hasil diskusi tersebut. “Ditunggu ya saatnya diinfokan,” ujarnya pada Rabu, 15 Januari 2025.
RUPTL periode 2021-2030 yang saat ini berlaku menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Namun, keterbatasan infrastruktur dan kebijakan implementasi menjadi tantangan utama pencapaian target ini.
Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Energi Terbarukan
Ketua Indonesia Center For Renewable Studies (ICRES) Surya Dharma menyarankan pembentukan Badan Pengelola Energi Terbarukan. Badan ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan energi terbarukan, seperti yang dilakukan pemerintah dalam sektor pangan dengan membentuk Badan Pangan.
“Banyak pihak menunggu langkah konkret ini. Badan tersebut dapat menjalankan tugas pengelolaan energi terbarukan secara optimal,” kata Surya.
Surya juga menyoroti target bauran energi yang belum tercapai. Sejak diterbitkannya Kebijakan Energi Nasional pada 2006 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2007, realisasi bauran energi terbarukan masih jauh dari harapan. Target karbon netral pada 2060 dengan 70% energi terbarukan memerlukan regulasi yang lebih kuat, pendanaan yang jelas, serta kepastian hukum untuk menarik investasi.
Tantangan Pengembangan Energi Terbarukan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan penyebab utama rendahnya bauran energi, yakni keterbatasan jaringan transmisi. Contohnya, Sumatera Selatan memiliki potensi energi terbarukan sebesar 350 megawatt (MW), namun sulit dievakuasi karena minimnya jaringan transmisi listrik. “RUPTL lama tidak dirancang secara komprehensif, melainkan parsial,” jelasnya.
Selain itu, harga jual energi terbarukan yang lebih tinggi dibanding energi fosil menjadi penghambat. Untuk mengatasi ini, pemerintah memperkenalkan pola harga berjenjang. Dalam 10 tahun pertama, PLN membeli listrik dengan harga tinggi guna menarik investor. Harga tersebut kemudian menurun secara bertahap pada tahun berikutnya.
“Sekarang bagi pengusaha energi terbarukan, alasan ketidakekonomisan sudah tidak relevan. Mekanisme harga ini memberi jaminan keuntungan bagi investor dalam jangka panjang,” tambah Bahlil.
Strategi ke Depan
RUPTL 2025-2034 diharapkan mampu menjawab tantangan transisi energi dengan pendekatan yang lebih terperinci. Pemerintah berencana mengintegrasikan kebutuhan listrik dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur transmisi secara simultan.
PLN juga diminta berinvestasi pada jaringan transmisi sebelum membangun pembangkit listrik guna menghindari pemborosan. Strategi ini penting untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memaksimalkan potensi energi hijau.
Dengan target karbon netral 2060, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam pengembangan energi terbarukan. Pembentukan badan khusus, regulasi yang jelas, dan insentif investasi menjadi elemen kunci. RUPTL 2025-2034 diharapkan menjadi tonggak baru dalam perjalanan transisi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
