Paket Insentif Dilanjutkan, Pemerintah Incar Momentum Natal dan Tahun Baru
JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah memutuskan melanjutkan sejumlah stimulus fiskal untuk mendongkrak ekonomi di semester II-2025, menyasar sektor konsumsi dan properti sebagai tulang punggung pertumbuhan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa paket stimulus akan berlaku mulai September 2025 dan dirancang menyesuaikan pola belanja masyarakat menjelang akhir tahun.
Diskon tarif transportasi dan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor properti menjadi dua pilar utama dalam kebijakan ini, menyusul pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 yang hanya mencapai 4,87%.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mengatrol pertumbuhan menuju target 5,2% hingga akhir tahun.
Diskon Transportasi dan Properti: Stimulus Psikologis atau Dorongan Riil?
Diskon tarif pesawat, jalan tol, dan kereta api akan kembali diberlakukan untuk menggenjot mobilitas domestik yang sempat stagnan akibat tekanan inflasi dan konsumsi rumah tangga yang melemah.
Kebijakan ini diharapkan bisa menciptakan efek psikologis positif bagi masyarakat kelas menengah untuk kembali aktif berbelanja dan bepergian menjelang libur panjang akhir tahun.
Sementara itu, pemerintah juga menegaskan komitmennya memperpanjang insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah seharga sampai Rp2 miliar, dari harga jual maksimal Rp5 miliar, sepanjang sisa tahun 2025.
Insentif ini merevisi ketentuan dalam PMK Nomor 13 Tahun 2025, yang sebelumnya menetapkan penurunan insentif menjadi 50% mulai 1 Juli.
Langkah tersebut diyakini dapat memberi dorongan tambahan pada sektor properti, yang memiliki efek berganda terhadap industri penunjang seperti bahan bangunan, tenaga kerja, dan perbankan.
Namun demikian, efektivitas stimulus ini sangat bergantung pada durasi dan cakupan wilayah pelaksanaan kebijakan.
Evaluasi Kebijakan: Mana yang Berdampak Nyata dan Mana yang Sekadar Formalitas?
Pemerintah mengaku tengah mengevaluasi program stimulus yang telah dijalankan pada triwulan II-2025, untuk menyaring mana yang efektif dan pantas dilanjutkan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya stimulus berbasis konsumsi rumah tangga agar belanja masyarakat tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Langkah ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk mencegah perlambatan ekonomi struktural yang bisa terjadi akibat turunnya daya beli dan stagnasi konsumsi domestik.
Namun, hasil evaluasi ini juga akan menentukan apakah stimulus akan berubah arah menjadi lebih menyentuh investasi produktif dan penyerapan tenaga kerja di sektor riil.
Kebijakan yang tidak menghasilkan dampak ekonomi nyata kemungkinan besar tidak akan diperpanjang pada kuartal selanjutnya.
Hipmi: Jangan Hanya Kejar Belanja, Tapi Perkuat Iklim Usaha
Sekjen Hipmi, Anggawira, menggarisbawahi bahwa stimulus tidak bisa hanya dilihat sebagai alat mengejar realisasi belanja APBN.
Ia menekankan bahwa kualitas program dan target penerima menjadi kunci agar stimulus tidak hanya menjadi simbol politik fiskal menjelang akhir tahun.
Hipmi mendorong stimulus yang juga mencakup insentif investasi domestik, penyederhanaan izin usaha, dan belanja modal yang tepat sasaran untuk memperbaiki iklim usaha.
Menurutnya, pelaku usaha kelas menengah kini lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, sehingga perlu ada kombinasi antara stimulus psikologis dan insentif struktural.
Potongan harga memang dapat meningkatkan transaksi jangka pendek, namun jika tidak dibarengi kepastian usaha, maka daya dorongnya cepat hilang.
Pertumbuhan Ekonomi Butuh Dorongan Nyata, Bukan Hanya Sentimen
Menurut Hipmi, meskipun stimulus ini mungkin hanya menambah 0,1%–0,2% terhadap pertumbuhan kuartal IV-2025, sentimen positif yang ditimbulkannya bisa menciptakan efek lanjutan.
Kepercayaan konsumen terhadap kehadiran dan kepedulian pemerintah bisa menumbuhkan optimisme pasar, yang penting bagi perdagangan, transportasi, dan pariwisata.
Namun efektivitas kebijakan tetap ditentukan oleh kecepatan eksekusi, kejelasan regulasi teknis, dan akuntabilitas distribusinya agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok.
Pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk membuktikan bahwa kebijakan fiskal yang digelontorkan bukan hanya respons reaktif, melainkan strategi jangka menengah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.
