Dilema Fiskal: Menakar Dampak Target Pajak terhadap Napas Dunia Usaha
JAKARTA – Pemerintah kini menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan ambisi Target Penerimaan Pajak dengan kondisi riil di lapangan. Upaya mengejar pendapatan negara yang tinggi bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan membiayai belanja negara yang masif.
Namun, tekanan pajak yang terlalu agresif berisiko menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, otoritas fiskal perlu berhati-hati agar kebijakan penarikan pajak tidak menguras likuiditas sektor usaha secara berlebihan.
Jadi, sinkronisasi antara target penerimaan dan kapasitas ekonomi menjadi kunci utama untuk menghindari kontraksi ekonomi yang lebih dalam.
Baca Juga
Beban Sektor Riil dan Risiko Penurunan Investasi
Sektor riil saat ini masih merasakan tekanan berat akibat biaya operasional yang terus meningkat. Kebijakan Target Penerimaan Pajak yang terlalu tinggi sering kali mengabaikan keterbatasan margin keuntungan perusahaan di berbagai industri.
Selain itu, pengenaan pajak yang ekstensif dapat menghambat rencana ekspansi dan investasi jangka panjang para pelaku usaha. Akibatnya, roda produksi melambat karena perusahaan lebih memilih menjaga arus kas daripada melakukan inovasi produk.
Selanjutnya, pemerintah harus mampu memberikan insentif yang tepat agar dunia usaha tetap memiliki ruang napas untuk tumbuh di tengah kewajiban fiskal yang ketat.
Ancaman terhadap Daya Beli dan Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi masyarakat merupakan motor penggerak ekonomi yang sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pajak. Upaya mengejar Target Penerimaan Pajak melalui kenaikan tarif atau perluasan objek pajak secara langsung akan menggerus daya beli warga.
Selain itu, beban pajak yang berpindah ke harga barang dan jasa akan memicu inflasi yang memberatkan konsumen akhir. Jadi, penurunan tingkat konsumsi rumah tangga akan berdampak negatif pada omzet pelaku usaha di sektor ritel dan UMKM.
Akhirnya, pelemahan daya beli ini akan menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang pemerintah canangkan sebelumnya.
Optimalisasi Basis Pajak sebagai Solusi Berkelanjutan
Pemerintah sebaiknya fokus pada perluasan basis pajak daripada sekadar memperdalam pemungutan pada wajib pajak yang sudah patuh. Strategi mencapai Target Penerimaan Pajak harus melibatkan integrasi data teknologi yang lebih canggih untuk menyasar sektor ekonomi bayangan (shadow economy).
elain itu, reformasi birokrasi perpajakan yang lebih transparan akan meningkatkan kepatuhan sukarela dari para pelaku usaha. Selanjutnya, kepastian hukum dalam sistem perpajakan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi pemodal domestik maupun asing.
Akhirnya, keberhasilan fiskal akan tercapai jika pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tanpa mematikan semangat kewirausahaan.
