JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah strategis untuk meningkatkan rasio pajak ke level 18% dalam jangka menengah.
Untuk mencapai target ambisius tersebut, pemerintah harus memperoleh tambahan penerimaan negara sebesar Rp900 triliun per tahun.
Hal ini diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, dalam acara Economic Outlook 2025 di Hotel Westin Jakarta pada Rabu (26/2/2025).
Baca Juga
Target Rasio Pajak dan Potensi Revenue
Hashim menyampaikan bahwa pada tahun ini, target rasio pajak Indonesia adalah 12,1%. Namun, ia optimis bahwa dalam jangka menengah hingga panjang, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai rasio pajak hingga 18%.
“Menurut Bank Dunia, jika Indonesia mencapai rasio pajak 18%, maka tambahan revenue negara bisa mencapai US$60 miliar per tahun, yang setara dengan Rp900 triliun,” jelas Hashim.
Peningkatan penerimaan pajak tersebut diyakini akan memberikan dampak besar dalam menutup defisit fiskal dan bahkan memungkinkan negara mencapai surplus, asalkan pengelolaan belanja negara dilakukan secara efisien.
Penangkapan Potensi Shadow Economy
Hashim menyoroti bahwa salah satu kunci utama untuk mencapai target tambahan penerimaan ini adalah dengan menangkap nilai ekonomi dari shadow economy.
Menurutnya, nilai ekonomi yang tidak tercatat secara resmi diperkirakan mencapai 25-30% dari total pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jika potensi ekonomi yang selama ini tersembunyi dapat direalisasikan, maka nilai ekonomi Indonesia yang sebenarnya bisa berada di kisaran Rp27.000 hingga Rp28.000 triliun, dibandingkan dengan Rp22.000 triliun yang tercatat saat ini,” ungkap Hashim.
Langkah ini akan memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara, yang pada akhirnya dapat mendukung pembiayaan program-program prioritas nasional.
Efisiensi Pengelolaan Belanja Negara
Meskipun tambahan revenue sebesar Rp900 triliun dapat menutupi defisit fiskal, Hashim menegaskan pentingnya pengelolaan belanja negara yang efisien.
“Kita harus memastikan bahwa tidak ada pemborosan anggaran dan setiap rupiah yang digunakan harus tepat sasaran,” ujar Hashim.
Ia menekankan bahwa alokasi belanja negara harus difokuskan pada program prioritas dan pembangunan infrastruktur yang produktif.
Langkah ini penting agar dana yang diperoleh dari peningkatan rasio pajak tidak hanya menutupi defisit, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Peningkatan rasio pajak hingga 18% dan tambahan revenue sebesar Rp900 triliun per tahun akan membawa dampak signifikan bagi stabilitas keuangan negara.
Dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang berkualitas.
Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Hashim berharap bahwa dengan upaya menangkap shadow economy dan meningkatkan efisiensi belanja negara, Indonesia tidak hanya akan menutup defisit fiskal tetapi juga mencapai surplus anggaran.
“Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan sangat ketat; tidak ada ruang untuk kebocoran atau pemborosan,” tegas Hashim.
Ia juga menambahkan bahwa komitmen pemerintah dalam reformasi pajak merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing global.
Peningkatan rasio pajak ke 18% dengan target tambahan penerimaan sebesar Rp900 triliun per tahun merupakan langkah strategis yang berpotensi mengubah landscape fiskal Indonesia.
Dengan menangkap nilai dari shadow economy dan menerapkan efisiensi dalam belanja negara, pemerintah optimis dapat menutup defisit dan bahkan mencapai surplus.
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen dalam pengelolaan dan alokasi dana yang tepat.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
