Tarif Tinggi dari AS Jadi Alarm Kegagalan Diplomasi Ekonomi Indonesia
JAKARTA, BursaNusantara.com – Penerapan tarif impor sebesar 32% dari Amerika Serikat terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia dinilai sebagai tamparan keras terhadap kredibilitas diplomasi dan kebijakan luar negeri RI.
Lembaga riset ekonomi Celios menilai langkah AS bukan sekadar keputusan dagang, melainkan bentuk tekanan geopolitik yang berhasil menembus kelemahan diplomasi Jakarta yang terlalu simbolik dan reaktif.
Presiden Prabowo Subianto didesak melakukan reshuffle kabinet yang tegas dan strategis, agar struktur pengambilan kebijakan mampu menghadapi tekanan ekonomi global secara nyata dan berkelanjutan.
Celios: Kabinet Lemah, Negosiasi Gagal, Indonesia Dirugikan
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyebut kegagalan tim negosiasi RI mengamankan akses pasar AS sebagai sinyal bahwa koordinasi antar kementerian ekonomi melemah dan kehilangan arah.
“Ini bukan hanya soal tarif, tapi soal ketidakmampuan pemerintah menjaga posisi tawar nasional di tengah rivalitas global,” ujar Bhima dalam pernyataan tertulis, Selasa (8/7/2025).
Menurut Bhima, Menteri Airlangga Hartarto dinilai gagal membangun skema negosiasi perdagangan luar negeri yang efektif, meski telah menawarkan berbagai komoditas strategis kepada pihak AS seperti LNG, LPG, minyak mentah, gandum, hingga pesawat Boeing.
Namun semua tawaran besar tersebut tidak membuahkan hasil. AS tetap menerapkan tarif 32% yang diperkirakan akan memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,5 poin persentase.
Kerugian Serius: Ekspor Tertekan, Pekerja Terpukul
Celios mencatat potensi kehilangan tenaga kerja akibat tarif tersebut mencapai 1,2 juta orang, terutama dari sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, dan pakaian jadi.
Estimasi nilai ekspor yang hilang mencapai Rp 105,98 triliun, sementara potensi pendapatan masyarakat yang tergerus bisa menembus Rp 143,87 triliun.
Dengan kebijakan resiprokal yang mulai berlaku 1 Agustus 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi melambat ke kisaran 4,7–4,8% yoy, jauh di bawah proyeksi semula.
Krisis ini juga membuka celah defisit jangka panjang di sektor migas, menyusul komitmen pembukaan keran impor produk energi dari AS senilai US$15,5 miliar (Rp259,5 triliun).
Vietnam Diapresiasi, Indonesia Dikecam
Sebagai perbandingan, Vietnam dinilai berhasil menghindari tarif serupa karena menjalankan diplomasi intensif dan memperkuat komitmen investasinya di pasar AS.
Sementara Indonesia, menurut Celios, terperosok dalam pendekatan reaktif, penuh simbol politik tanpa fondasi diplomasi ekonomi yang solid.
“Diplomasi kita kosong. Indonesia tidak punya duta besar tetap di Washington sejak 2023. Saat negara lain agresif membangun saluran komunikasi, kita justru absen,” ujar Direktur Studi China–Indonesia Celios, Muhammad Zulfikar Rakhmat.
Zulfikar menyebut kekosongan diplomatik itu sebagai kelalaian strategis di tengah peta geopolitik yang kian tajam.
Seruan Reformasi Kabinet: Profesional, Bukan Politik Balas Budi
Celios dengan tegas menyatakan bahwa reshuffle kabinet bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan mendesak jika Indonesia ingin bertahan dan bangkit secara ekonomi.
“Reshuffle ini bukan formalitas, tapi langkah menyelamatkan fondasi kebijakan nasional,” tegas Bhima.
Ia menyoroti peran Menteri Luar Negeri Sugiono yang dinilai hanya menjalankan tugas simbolik, bukan diplomatik substantif. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut sudah kehilangan pengaruh dalam pengambilan keputusan strategis.
Sementara itu, Peneliti Celios Yeta Purnama menambahkan, pemerintah saat ini kekurangan figur-figur teknokratik yang berani bersuara atas nama kepentingan publik.
“Koordinasi lintas sektor rapuh, visi ekonomi Indonesia seperti tidak terarah. Hanya dengan pemimpin-pemimpin baru yang kompeten, arah bisa dibenahi,” ujarnya.
