Trump Tak Lagi Sembunyi: Asia Tenggara Jadi Medan Tabrak Ekonomi
JAKARTA, BursaNusantara.com – Ketika Presiden AS Donald Trump kembali meluncurkan tarif dagang terbaru terhadap negara-negara Asia Tenggara, pusat perhatian global bukan hanya tertuju pada angka bea masuk, melainkan pada pertanyaan fundamental: siapa yang sebenarnya jadi sasaran?
Tarif sebesar 20% terhadap Vietnam serta 19% terhadap Indonesia dan Filipina memberi sinyal kuat bahwa strategi baru AS tidak sekadar menyerang China, tetapi juga negara-negara yang dianggap menjadi jalur transshipment untuk mengakali tarif China.
Ironisnya, strategi ini justru membuat para eksportir Asia Tenggara menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dari sebelumnya.
Kebijakan Tarif Trump: Pukulan Tak Terlihat ke Semua Arah
Langkah AS untuk mengenakan tarif hingga 40% pada barang-barang yang teridentifikasi sebagai produk transshipment memperkenalkan tekanan hukum dan logistik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun, hingga akhir Juli 2025, belum ada kejelasan resmi dari Washington terkait definisi pasti konten lokal yang dibutuhkan agar suatu produk terbebas dari label transshipment.
Pelaku industri dibuat bingung: apakah cukup dengan mengganti komponen utama, ataukah seluruh rantai pasokan harus dirombak?
Pemerintah AS menyebutkan aturan asal dan konten lokal akan diumumkan sebelum 1 Agustus, namun ketidakpastian ini justru memperparah kekacauan di lapangan.
Industri Manufaktur Tersandera Asal Barang
Perusahaan-perusahaan seperti eksportir furnitur dari Shanghai yang memiliki basis produksi di Vietnam kini berpacu melawan waktu.
Frank Deng, salah satu eksekutifnya, mengaku harus segera menyesuaikan komposisi produk demi menghindari bea tinggi.
Namun, sebagian besar industri manufaktur di Asia Tenggara tetap sangat tergantung pada bahan baku dan komponen dari China.
Perkiraan Eurasia Group menunjukkan bahwa 60% hingga 70% komponen dalam ekspor Asia Tenggara masih berasal dari China.
Perubahan kebijakan asal barang ini tak hanya menyasar ekonomi negara, tetapi juga mengacak-acak stabilitas rantai pasok global.
Ketimpangan Kapasitas Produksi Jadi Jurang Baru
Wakil Perdana Menteri Thailand Pichai Chunhavajira mengungkapkan bahwa persentase konten lokal yang dibutuhkan agar produk lolos dari label transshipment bisa mencapai 70% atau bahkan 80%.
Hal ini jelas menjadi hambatan besar bagi negara-negara berkembang yang belum memiliki kapasitas produksi hulu secara mandiri.
Tanpa industri dasar yang kuat, negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam akan kesulitan memenuhi standar tersebut.
Akibatnya, mereka berisiko kehilangan akses pasar AS meskipun bukan pelaku transshipment.
Otoritas Asia Tenggara Bergerak, Tapi Tak Seragam
Vietnam dan Malaysia sudah mulai memperketat kontrol atas pengiriman lintas pelabuhan, mengadopsi kebijakan baru soal aturan asal barang.
Thailand sendiri berupaya menyusun ulang regulasi untuk menghindari penalti tarif AS.
Namun semua langkah ini dilakukan dalam gelap, karena belum ada kejelasan resmi dari pihak AS tentang parameter teknis.
Negara-negara ini bergerak reaktif, tanpa panduan pasti, dengan harapan tidak terkena dampak kebijakan sepihak yang terus berubah.
Ancaman Ganda: Ketegangan Dagang dan Tekanan Politik
Di balik kebijakan tarif ini, tersembunyi tujuan strategis yang lebih dalam: menekan dominasi China dalam rantai pasok global dengan cara tidak langsung.
Namun dampaknya jauh lebih luas.
Pemerintah Trump tahu bahwa negara-negara Asia Tenggara tidak akan dengan mudah meninggalkan China sebagai mitra dagang utama.
Mereka tahu bahwa banyak negara ini tidak punya kapasitas untuk menegakkan kebijakan AS secara sepenuhnya.
Dan pada akhirnya, negara-negara ini justru terjebak dalam dilema geopolitik yang merugikan ekonomi mereka sendiri.
Siapa yang Diuntungkan Jika Aturan Ini Berlaku?
Jika aturan konten lokal dipaksakan tanpa kompromi, yang akan paling diuntungkan adalah pabrik-pabrik di AS dan beberapa negara besar lain yang mampu melakukan reshoring.
Sebaliknya, eksportir dari Asia Tenggara terancam terpinggirkan, bukan karena kualitas atau kompetensi, tapi karena ketidaksesuaian birokrasi dengan kebijakan sepihak dari Washington.
Kebijakan ini mungkin akan memperpendek rantai pasok global, tapi justru mengorbankan efisiensi yang telah dibangun selama puluhan tahun.
