Strategi Krisis DKI Pulihkan Reputasi BUMD Pangan
JAKARTA, BursaNusantara.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengambil langkah radikal menyusul mencuatnya kasus beras oplosan yang mengguncang PT Food Station Tjipinang Jaya.
Penunjukan Teguh Setyabudi, mantan Pj Gubernur DKI, sebagai Komisaris Utama menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi serius dalam menata ulang sistem pengawasan BUMD pangan.
Pramono secara tegas menyatakan bahwa keterlibatan pimpinan Food Station dalam skandal tersebut di luar ekspektasi, memunculkan krisis kepercayaan publik yang perlu segera dipulihkan.
Demi menjaga kelangsungan operasional, posisi Plt Direktur Utama kini diisi pejabat internal agar roda perusahaan tidak macet di tengah proses hukum.
Namun, langkah ini hanya bersifat taktis. Strategi jangka panjangnya bertumpu pada pembenahan sistemik dan reformasi tata kelola, yang kini berada di pundak Teguh Setyabudi.
Teguh dan Misi Bersihkan Nama Food Station
Teguh Setyabudi bukan nama baru di lingkungan birokrasi. Rekam jejaknya sebagai Penjabat Gubernur DKI memberinya legitimasi politik dan administratif.
Penunjukannya dinilai sebagai manuver politik yang cerdas, sekaligus pesan moral bahwa BUMD tidak kebal dari akuntabilitas.
Menurut Pramono, keputusan ini dibuat bersama Wakil Gubernur Rano Karno, yang juga prihatin atas kondisi manajemen Food Station.
“Kami butuh sosok yang kredibel,” ujar Pramono saat ditemui di Taman Lapangan Banteng.
Keputusan ini juga diikuti oleh pengunduran diri dua direksi utama: Karyawan Gunarso dan Ronny Lisapaly, meski penyelidikan masih berjalan.
Langkah tersebut diinterpretasikan publik sebagai bentuk tanggung jawab moral, namun juga membuka peluang perombakan menyeluruh.
Reposisi Strategis BUMD di Tengah Krisis Kepercayaan
Krisis yang dialami Food Station menjadi preseden penting bagi pengelolaan BUMD strategis, terutama sektor pangan.
Isu beras oplosan bukan hanya soal manipulasi dagang, tapi telah menyentuh aspek etika, ketahanan pangan, dan kepercayaan masyarakat.
Reformasi total menjadi keharusan, bukan pilihan. Dari jajaran manajemen hingga sistem distribusi, semua dituntut transparan.
Pramono menyebut bahwa hanya Direktur Keuangan yang tersisa di struktur saat ini, dan evaluasi menyeluruh sedang berlangsung.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya pembersihan besar-besaran untuk menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan bebas konflik kepentingan.
Bagi publik, ini bukan sekadar penunjukan jabatan. Ini adalah ujian integritas birokrasi DKI Jakarta dalam merawat kepercayaan warganya.
