Pandangan Baru: Transformasi Infrastruktur Listrik dan Warisan Kebijakan yang Sudah Ada Sejak Lama
JAKARTA, BursaNusantara.com – Ketika Menteri ESDM Rizki Ramli menyatakan bahwa “cukup saya yang sekolah dulu tidak ada listrik,” muncul interpretasi bahwa target pemerataan listrik merupakan tantangan besar yang perlu dipahami dari konteks sejarah dan sosialnya.
Secara faktual, pernyataan tersebut merujuk pada era di mana akses listrik masih terbatas bagi masyarakat Indonesia di masa lalu, sebuah kondisi yang berbeda jauh dari saat ini.
Sejarah Ketimpangan Infrastruktur dan Peran Pemerintah
Pada masa lalu, sebagian wilayah di Indonesia belum tersentuh oleh jaringan listrik, meningkatkan kesenjangan sosial-ekonomi dan memperlebar jurang pembangunan antar daerah.
Baca Juga
Pemerintah zaman dulu memang belum cukup mampu menjangkau seluruh pelosok Indonesia, sehingga banyak warga harus menjalani kehidupan tanpa penerangan listrik yang memadai.
Transformasi Infrastruktur: Pencapaian dan Tantangannya
Meski kini Indonesia telah mencatat kemajuan besar dengan akses listrik mencapai 99,99% di seluruh nusantara, disparitas masih tetap ada, terutama di daerah tertinggal dan terpencil.
Pengembangan jaringan listrik yang masif membutuhkan investasi besar dan inovasi teknologi, sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan dan keberpihakan pada masyarakat prasejahtera.
Kesalahan Persepsi: Ujian dari Pandangan Sejarah
Pernyataan Menteri yang terkesan mengurangi pentingnya pemerataan listrik mungkin berasal dari sudut pandang sejarah pribadi dan aspirasi untuk menunjukkan keberhasilan masa kini.
Namun, secara objektif, hal ini menimbulkan tantangan komunikasi agar pesan pembangunan dan pemerataan tidak disalahartikan sebagai penolakan terhadap upaya saat ini.
Iman dalam Kebijakan dan Membangun Warisan
Realitas bahwa era sebelumnya tidak ada listrik menjadi pengingat bahwa keberlanjutan pembangunan infrastruktur harus mengutamakan pemerataan dan inklusi sosial.
Dengan memahami warisan tersebut, para pembuat kebijakan dapat menempatkan prioritas yang tepat agar transformasi listrik benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Seperti yang terjadi selama masa perjuangan, pembangunan listrik harus dibangun di atas keberpihakan yang kuat dan target yang jelas agar tidak terjebak pada narasi yang keliru dan menyesatkan.
