India di Persimpangan: Tertekan Trump, Tertahan Rusia
JAKARTA, BursaNusantara.com – Ketegangan geopolitik memuncak di tengah ancaman tarif dan penalti dari Presiden AS Donald Trump terhadap India karena tetap membeli minyak dari Rusia, meski tekanan internasional makin menguat.
Presiden Trump mengumumkan tarif 25% untuk India mulai 1 Agustus 2025 dan menyiapkan “denda” tambahan jika New Delhi masih membeli minyak maupun alutsista dari Moskow.
Ancaman tersebut muncul setelah Trump menyebut dirinya mendengar India akan menghentikan pembelian, namun hingga kini pemerintah India tak kunjung membuat keputusan pasti.
Juru bicara Kemenlu India, Randhir Jaiswal, menegaskan kebijakan energi negaranya tidak tunduk pada tekanan politik eksternal, melainkan ditentukan oleh harga pasar dan kondisi global terkini.
New Delhi memilih mempertahankan fleksibilitasnya meski situasi semakin pelik, sementara tekanan dari Washington terus meningkat.
AS Berbalik Arah, India Dibuat Bingung
Pemerintahan Trump dinilai bertolak belakang dengan pendahulunya, Joe Biden, yang sebelumnya relatif toleran terhadap impor India dari Rusia.
Bob McNally, Presiden Rapidan Energy Group, menyebut kebingungan India wajar, mengingat Washington kini mempertanyakan kembali kebijakan energi New Delhi.
Menurutnya, India kini menghadapi pertanyaan tajam: mengapa tetap membeli minyak Rusia ketika mayoritas dunia menolaknya?
Faktanya, selama invasi Rusia ke Ukraina berlangsung, belum ada larangan resmi dari AS terhadap India untuk tetap membeli minyak mentah dari Moskow.
Mantan penasihat ekonomi nasional AS, Daleep Singh, bahkan pernah menyatakan bahwa yang dikhawatirkan adalah lonjakan ekspor Rusia yang melanggar rezim sanksi, bukan sekadar pembelian biasa.
Namun kebijakan kini berubah total, seiring Trump mengusung pendekatan konfrontatif terhadap sekutu yang dinilai “tak sejalan”.
Ketergantungan India pada Minyak Rusia Tak Bisa Dihindari
Data dari Badan Energi Internasional (IEA) mengungkap betapa signifikan peran Rusia dalam rantai pasok energi India.
Sebelum invasi ke Ukraina, India hanya mengimpor sekitar 100.000 bpd dari Rusia, namun pada 2023 jumlahnya melonjak drastis menjadi 1,8 juta bpd atau 39% dari total impor minyak mentah negara tersebut.
Pada 2024, lebih dari 70% minyak mentah Rusia bahkan diekspor khusus untuk memenuhi kebutuhan India, menjadikan Moskow mitra strategis dalam suplai energi nasional.
Dua pejabat India yang dikutip Reuters mengatakan tidak ada rencana untuk merombak kontrak jangka panjang dengan Rusia meski ada ancaman dari Washington.
Keduanya menegaskan bahwa negosiasi apa pun harus mempertimbangkan realitas harga energi global, bukan sekadar tekanan dari satu negara.
New Delhi tampaknya menyadari bahwa melepaskan Rusia dari rantai pasok saat ini bukan pilihan rasional, apalagi menjelang musim dingin dan tingginya konsumsi domestik.
Puri: India Menstabilkan Pasar, Bukan Melawan Barat
Menteri Energi India Hardeep Singh Puri menyatakan bahwa langkah India membeli minyak murah dari Rusia justru membantu menstabilkan pasar global.
Puri mengatakan pada 10 Juli 2025 bahwa tindakan India didorong oleh kepentingan global, bukan sekadar kepentingan nasional.
Ia bahkan menyebut kebijakan ini sempat mendapat dorongan dari AS sebelumnya ketika harga energi melonjak tajam pascainvasi.
Menurutnya, India hanya mengisi celah pasar, bukan menjadi penyokong Rusia, dan posisinya dalam peta geopolitik energi harus dipahami dengan lebih rasional.
Pernyataan ini sekaligus membantah anggapan bahwa India secara aktif melawan tekanan Barat dalam krisis Ukraina-Rusia.
Bagi India, keputusan tetap bersama Rusia lebih bersifat pragmatis ketimbang ideologis, sebab menyangkut stabilitas ekonomi dan kebutuhan energi 1,4 miliar warganya.
Dengan demikian, pilihan India bukan semata-mata soal politik, melainkan soal kalkulasi ekonomi jangka panjang yang tidak mudah digantikan dengan alternatif lain.
