ASEAN Tertekan, Washington Tak Beri Ruang Negosiasi
JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah Amerika Serikat resmi memberlakukan tarif baru sebesar 19% terhadap lima negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia, efektif mulai 8 Agustus 2025, di bawah arahan langsung Presiden Donald Trump.
Langkah ini memicu kekhawatiran atas meningkatnya tensi dagang antara Washington dan kawasan Asia Tenggara, terutama karena keputusan tersebut diambil tanpa proses negosiasi terbuka.
Penetapan tarif diumumkan Gedung Putih pada 31 Juli 2025, berdasarkan laporan BERNAMA yang dirilis sehari kemudian di Jakarta.
Trump berdalih bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap ketimpangan dagang yang merugikan AS, seraya menegaskan tak akan mentolerir “praktik dagang tidak adil dari negara berkembang”.
Tarif Meluas, ASEAN Terbelah
Tak hanya Indonesia dan Malaysia, empat negara anggota ASEAN lain juga terdampak yaitu Kamboja, Filipina, dan Thailand yang mendapat beban tarif setara.
Vietnam menjadi pengecualian dengan tarif sedikit lebih tinggi sebesar 20%, sedangkan Brunei dikenakan 25%.
Di sisi lain, Singapura tetap menikmati tarif terendah sebesar 10%, yang tidak berubah sejak penerapan awal oleh Washington pada 2024.
Namun dua negara paling tertekan adalah Laos dan Myanmar, yang dijatuhi tarif ekstrem hingga 40%, menandakan adanya diskriminasi tarif yang sarat kalkulasi geopolitik.
Langkah ini memperlihatkan pola tekanan berjenjang terhadap ASEAN, dengan klasifikasi tarif berdasarkan hubungan strategis dan tingkat keterlibatan ekonomi masing-masing negara dengan AS.
Reaksi Diam-diam, Jakarta & Kuala Lumpur Belum Bertindak
Pemerintah Indonesia dan Malaysia sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi yang menunjukkan arah kebijakan balasan atau langkah diplomatik apapun.
Padahal dampaknya cukup signifikan terhadap sektor ekspor, terutama barang elektronik, komoditas pertanian, serta produk manufaktur ringan yang selama ini mendominasi pasar AS.
Sumber di Kementerian Perdagangan RI mengatakan bahwa pihaknya “masih mempelajari dampak tarif ini secara komprehensif,” namun enggan menyebutkan apakah akan ada nota protes atau negosiasi ulang.
Di Malaysia, pejabat senior perdagangan mengakui bahwa keputusan AS ini “berpotensi mengganggu hubungan perdagangan jangka menengah”, namun tidak menjabarkan strategi lanjutan.
Hal ini menunjukkan kelemahan kolektif ASEAN dalam menghadapi tekanan unilateral dari negara mitra strategis seperti Amerika.
Trump Mainkan Strategi Tekanan Maksimum
Penetapan tarif impor oleh Trump terhadap ASEAN dinilai sebagai bagian dari strategi “maximum leverage” yang pernah digunakan terhadap China dan Meksiko pada masa lalu.
Kebijakan ini bukan hanya didorong oleh alasan ekonomi, tapi juga pertimbangan politik dalam negeri, termasuk agenda kampanye Trump untuk menunjukkan ketegasan terhadap kebijakan perdagangan luar negeri.
Pengamat geopolitik dari Asia Trade Forum menilai bahwa tarif ini adalah sinyal tekanan untuk mendorong renegosiasi perjanjian dagang bilateral baru dengan format yang lebih menguntungkan bagi AS.
Dalam konteks ini, Indonesia dan Malaysia kemungkinan besar akan dipaksa masuk ke dalam skema dagang “berbasis konsesi” yang menuntut komitmen strategis tambahan di luar sektor perdagangan itu sendiri.
Risiko Domino di Kawasan dan Dampak Pasar
Kenaikan tarif ini dikhawatirkan akan mendorong devaluasi ekspor ASEAN di pasar global, sekaligus memicu relokasi rantai pasok dari negara-negara terdampak menuju mitra non-ASEAN.
Investor diperkirakan akan mengalihkan preferensi dari sektor ekspor menuju domestik berbasis konsumsi dalam negeri, menekan valuasi emiten ekspor di Bursa Efek Indonesia.
Di tengah risiko resesi global, kebijakan ini memberi tekanan tambahan terhadap neraca perdagangan dan memperbesar potensi defisit transaksi berjalan Indonesia.
Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial-politik jika tekanan tarif ini berlanjut dan tak dibalas dengan respons strategis yang tegas dari pemerintah Indonesia.
Dengan tak adanya kesatuan sikap dari negara-negara ASEAN sejauh ini, Washington tampaknya berhasil memecah solidaritas kawasan dan memosisikan AS sebagai pemegang kendali penuh atas arus perdagangan lintas Pasifik.
