Seleksi KUR Harus Dirombak, UMKM Minta Keberanian Sasar Debitur Baru
JAKARTA, BursaNusantara.com – Polemik akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali mencuat setelah Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyoroti ketimpangan penyaluran yang terus berulang pada debitur lama.
Kementerian menilai banyak pelaku UMKM di daerah merasa diabaikan karena akses pembiayaan lebih banyak mengalir ke nama-nama lama yang telah mendapat KUR sebelumnya.
Dalam pernyataan resmi pada Kamis (19/6/2025), Maman menekankan bahwa bank penyalur harus berani melakukan reformasi seleksi agar KUR benar-benar menyasar pelaku usaha baru.
Baca Juga
Maman menyebut bank penyalur wajib mengejar tiga target utama tahun ini: debitur baru, debitur graduasi, dan penyaluran ke sektor produksi.
Ia menegaskan perlu adanya perbaikan serius dalam mekanisme seleksi untuk memastikan inklusi finansial tidak mandek pada kelompok yang sama.
Bank Diminta Tidak Main Aman
Maman menilai sebagian bank penyalur masih bermain aman dengan hanya menyalurkan KUR kepada nama-nama yang sudah dikenal atau dinilai aman.
Padahal, KUR dirancang sebagai instrumen mendorong pertumbuhan sektor informal menjadi formal, dan mendorong pelaku usaha baru naik kelas.
Ia mengingatkan bahwa KUR bukan semata-mata soal target penyaluran dana, tapi soal kualitas dampak terhadap ekonomi produktif dan kewirausahaan.
“Kalau hanya itu-itu saja yang diberi, kapan pengusaha baru dapat kesempatan?” ujar Maman dalam nada serius.
Pemda Jadi Penentu Pemerataan KUR
Kementerian UMKM juga menyebut peran pemerintah daerah sangat strategis dalam memperluas jangkauan dan pemerataan KUR.
Pemda memiliki wewenang mengusulkan calon debitur melalui sistem digital yang telah tersedia di tingkat pusat.
Menurut Maman, narasi bahwa akses KUR sulit didapat perlu dilawan dengan partisipasi aktif pemda di lapangan.
“Pemerintah provinsi sudah kami beri ruang untuk ikut mengusulkan debitur. Jangan diam. Ini soal keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Ia menilai, pemda yang tidak aktif justru menjadi penghambat lahirnya pelaku usaha baru yang potensial tapi tidak terjangkau bank.
Target Ambisius, Sektor Produksi Jadi Prioritas
Penyaluran KUR nasional tahun ini ditargetkan mencapai Rp 300 triliun, dengan target 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi.
Dari total tersebut, minimal 60% diarahkan untuk sektor produksi, seperti pertanian, perikanan, industri, dan jasa produktif.
Maman menegaskan, fokus pada sektor produksi sangat krusial karena memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah.
“Multiplier effect dari sektor produksi lebih besar. Ini yang kita kejar agar ekonomi lokal benar-benar tumbuh,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa bank penyalur harus menggeser pola pikir penyaluran KUR dari konsumtif menjadi produktif.
Aturan Soal Agunan Jangan Sekadar Tertulis
Salah satu isu krusial lain yang disorot adalah syarat agunan tambahan dalam pengajuan KUR di bawah Rp 100 juta.
Maman mengingatkan bahwa berdasarkan regulasi, pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 100 juta seharusnya tidak memerlukan agunan tambahan.
Namun, di lapangan masih ditemukan praktik permintaan jaminan yang bertentangan dengan aturan.
“Kita harus pastikan aturan ini dijalankan, bukan hanya jadi pajangan di atas kertas,” tegas Maman.
Ia meminta bank penyalur tidak menciptakan hambatan administratif bagi UMKM yang sudah layak tetapi minim aset.
Sinergi Nasional Jadi Kunci Efektivitas KUR
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza turut menyoroti perlunya kolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan efektivitas penyaluran KUR.
Helvi menyebut bahwa keberhasilan program ini tergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemda, dan lembaga keuangan penyalur.
Menurutnya, KUR harus menjadi instrumen pembiayaan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi lokal.
Ia meminta pemda aktif menggali potensi debitur dari sektor-sektor unggulan di daerah masing-masing, dan menyinergikan data dengan pusat.
“Jangan hanya tunggu bola. Pemda harus proaktif agar pelaku usaha potensial tidak luput dari radar pembiayaan,” ungkapnya.
UMKM Butuh Keberanian Kebijakan
Evaluasi total terhadap penyaluran KUR tahun ini menjadi momentum penting bagi pembuat kebijakan untuk menghapus pola lama yang diskriminatif.
Keberanian untuk menyasar pengusaha baru, memperluas sektor produksi, dan menegakkan regulasi tanpa kompromi menjadi tuntutan utama.
Kementerian UMKM meyakini bahwa masa depan ekonomi nasional akan sangat ditentukan oleh keberpihakan nyata terhadap pelaku usaha kecil.
Dengan sinergi pemerintah dan perbankan yang lebih progresif, KUR bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, bukan sekadar angka di laporan.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investor terkait saham, komoditas, kripto atau surat berharga lainnya. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. BursaNusantara.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
