Gali Lubang Rp1.650 Triliun: Menakar Risiko Gagal Bayar Utang RI di 2026
JAKARTA – Pemerintah Indonesia memasang target ambisius sekaligus berisiko tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Untuk menopang pembiayaan negara, pemerintah berencana menarik utang baru sebesar Rp832,21 triliun. Namun, di balik angka tersebut, bayang-bayang risiko gagal bayar (shortage) dan risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) kini menjadi sorotan tajam para analis.
Beban Jatuh Tempo yang Mencekik
Realitas fiskal menunjukkan bahwa sebagian besar utang baru ini akan habis hanya untuk melunasi kewajiban lama. Dengan utang jatuh tempo mencapai Rp820 triliun dan kebutuhan pembiayaan utang neto sebesar Rp832,21 triliun, pemerintah secara total membutuhkan dana jumbo senilai Rp1.650 triliun untuk menjaga napas keuangan negara.
Awalil, seorang pengamat kebijakan, memperingatkan bahwa risiko refinancing terjadi saat pemerintah tidak mampu mendanai utang jatuh tempo atau terpaksa menanggung biaya bunga yang mencekik saat melakukan pembiayaan kembali.
SBN Rp799 Triliun: Siapa yang Akan Membeli?
Pemerintah mengandalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp799,53 triliun sebagai sumber pendanaan utama. Masalahnya, pasar kini sedang berada dalam posisi “wait and see”. Ketidakpastian global serta kebijakan fiskal Indonesia yang dianggap kurang berhati-hati (prudent) membuat investor asing bersikap skeptis.
Sementara itu, kapasitas penyerapan domestik mulai mencapai titik jenuh:
- Bank Indonesia (BI): Hingga 20 Januari 2026, kepemilikan BI atas SBN rupiah telah menyentuh Rp1.646,41 triliun.
- Perbankan Nasional: Memegang kepemilikan sebesar Rp1.339,98 triliun atau sekitar 20,22%.
- Investor Ritel: Masih sangat terbatas dengan kontribusi hanya 8,09% karena beragamnya pilihan investasi lain.
Ancaman “Shortage” dan Larinya Modal ke Safe Haven
Risiko shortage atau kekurangan pembiayaan mengintai jika kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan memburuk. Jika sentimen pasar tidak membaik, investor diprediksi akan mengalihkan aset mereka ke tempat yang lebih aman.
“Faktor risiko akan menjadi pertimbangan utama mereka. Ada kemungkinan terjadi peningkatan alokasi pada aset safe haven seperti emas dan simpanan dolar,” jelas Awalil pada Minggu (25/1/2026).
Kini, pertaruhannya ada pada kemampuan pemerintah meyakinkan pasar bahwa pengelolaan utang tetap terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi 2026.
