RSUD Cibabat Diguncang: Saat Etika Medis Ditinggalkan Demi Prosedur
JAKARTA, BursaNusantara.com – Tangisan seorang suami di lorong rumah sakit bukan cuma kabar duka, tapi juga cermin dinginnya wajah pelayanan medis yang sudah terlalu lama dimaafkan dan terus diulang.
Video Suami Menangis Jadi Bukti Bisu Kegagalan Empati
Ulfa Yulia Lestari meninggal dunia di ruang perawatan RSUD Cibabat setelah dua hari berjuang melawan komplikasi penyakit.
Namun kematiannya bukan hanya soal medis tangis sang suami, Nandang Ruswana, membongkar luka lama yang masih membekas di benak banyak pasien.
Dalam video yang viral, Nandang histeris, menuduh kelambanan dokter sebagai penyebab nyawa istrinya tak tertolong.
Situasi itu menampilkan lebih dari sekadar kehilangan pribadi: publik melihat lagi-lagi tenaga medis yang terlalu patuh pada prosedur, tapi abai pada rasa.
Rasa kemanusiaan, dalam banyak kasus di Indonesia, memang seringkali dikesampingkan di balik meja administrasi.
Saat Wali Kota Turun, Yang Ditegur Bukan Hanya Sistem
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyambangi RSUD Cibabat hanya dua hari setelah video tersebut viral.
Namun dalam sidaknya, yang ditegur bukan hanya manajemen rumah sakit melainkan kultur pelayanan yang sudah membatu.
Ia tak ragu menyebut pelayanan RSUD Cibabat kalah dari rumah sakit swasta, bahkan dalam hal keterbukaan informasi dasar seperti ketersediaan kamar.
“Kenapa rumah sakit swasta bisa transparan dan cepat? Kenapa RSUD justru rumit dan lamban?” sindirnya dalam apel terbuka.
Pertanyaan ini menyentil bukan hanya pimpinan rumah sakit, tapi juga seluruh tenaga medis yang hadir diam.
Kaku, Tidak Responsif, dan Terlalu Prosedural
Masalah pelayanan kesehatan publik di Indonesia sudah terlalu sering dikaitkan dengan ‘mentalitas dingin’ para tenaga medisnya.
Alih-alih menjadi pelindung nyawa, banyak dari mereka malah terlihat lebih sibuk mengurus form dan fotokopi KTP.
Sikap seperti itu, dalam kasus Ulfa, menjadi fatal ketika waktu adalah soal hidup dan mati.
Ngatiyana tak sungkan mengkritik keras: “Selamatkan nyawa dulu, urusan administrasi belakangan.”
Namun kalimat itu justru terdengar asing di institusi publik, seolah para petugas kesehatan lupa bahwa mereka menangani manusia, bukan berkas.
Budaya Diskriminasi Pasien BPJS Masih Subur
Meski status BPJS seharusnya menyetarakan pasien dalam pelayanan, nyatanya stigma terhadap pasien kelas ini masih terasa kuat.
Banyak laporan menyebut pasien BPJS kerap dianggap “beban”, diprioritaskan terakhir, dan dilayani dengan setengah hati.
Kasus Ulfa Yulia Lestari seperti membuka kembali lembaran kelam yang selama ini hanya dibisikkan sesama pasien.
Wali Kota menyebut bahwa RSUD Cibabat belum optimal dalam menyerap anggaran BPJS indikasi lemahnya kemauan untuk benar-benar melayani kalangan bawah.
Yang menjadi korban adalah rakyat kecil yang justru paling bergantung pada layanan publik seperti rumah sakit daerah.
Ketimpangan Etos ASN dan Realitas Ruang Rawat
Ngatiyana dalam pidatonya meminta para ASN dan tenaga kesehatan untuk kembali menghayati Panca Prasetya Korpri.
Namun pertanyaannya, berapa banyak yang benar-benar mengamalkannya dalam keseharian tugas?
Di ruang perawatan, pasien tidak melihat janji Korpri, mereka melihat respons, gerak cepat, dan empati.
Jika tenaga medis sudah kehilangan sensitivitas terhadap penderitaan, maka gelar dan sumpah hanya jadi formalitas.
Ngatiyana bahkan menawarkan pensiun dini atau mutasi bagi pegawai yang sudah jenuh dan tidak lagi berfungsi optimal.
Evaluasi Menyeluruh dan Desakan Audit Etika
Ketua DPRD Cimahi, Wahyu Widyatmoko, mendukung langkah cepat wali kota dan menyarankan audit menyeluruh terhadap RSUD Cibabat.
Namun di balik rencana audit itu, suara publik mendesak hal yang lebih mendalam: evaluasi etika dan budaya kerja.
Audit prosedur tak akan menyentuh akarnya jika kultur pelayanan masih menganggap pasien sebagai objek birokrasi.
Wahyu menegaskan bahwa pelayanan harus setara, tak peduli pasien membayar tunai, asuransi swasta, atau BPJS.
Sikap ini jadi fondasi penting jika Cimahi benar-benar ingin membangun sistem kesehatan yang adil dan bermartabat.
Ketimpangan SDM: Penyebab atau Alasan?
Data BPS menyebut jumlah tenaga medis di Cimahi tergolong rendah.
Namun wali kota menolak menjadikan itu sebagai alasan utama rendahnya kualitas layanan.
Ia justru menyebut kejenuhan kerja dan rutinitas tanpa pembaruan sebagai penyebab turunnya kualitas tenaga medis.
Dalam pandangannya, pelayanan publik harus menjadi tempat pengabdian, bukan sekadar tempat menggugurkan kewajiban.
Solusi yang ditawarkan bukan tambahan anggaran, tapi penyegaran kultur dan motivasi kerja di internal RSUD Cibabat.
Audit Klinis Dimulai, Harapan Terakhir untuk Perubahan
Audit klinis atas kematian Ulfa telah diperintahkan, melibatkan dokter dan pengamat independen.
Tujuannya bukan sekadar mencari kambing hitam, tapi mengungkap sistem kerja yang gagal melindungi nyawa.
Jika audit ini dilakukan secara transparan dan terbuka, hasilnya bisa menjadi preseden untuk perbaikan nasional.
Tenaga medis harus mulai merefleksi ulang peran mereka: sebagai pelayan hidup, bukan penjaga prosedur.
Audit ini diharapkan tak berhenti di Cimahi, tapi menjadi peringatan keras bagi seluruh rumah sakit negeri.
Jika Tak Bisa Melayani, Berhenti Saja
Wali kota menutup sidaknya dengan ultimatum yang tak biasa: “Kalau tidak sanggup melayani, silakan mundur.”
Pernyataan itu mengandung pesan moral yang dalam: masyarakat tidak butuh tenaga medis yang lelah, apatis, dan kehilangan empati.
Dalam dunia medis, ketegasan bukan hanya soal kompetensi, tapi juga hati.
Dan hari itu, Cimahi tidak hanya kehilangan satu nyawa tapi juga keyakinan publik pada sisi manusiawi layanan kesehatan.
Kini saatnya membangun kembali kepercayaan itu, dimulai dari menyapu bersih budaya dingin yang telah membatu terlalu lama.
