Geser Kebawah
Nasional

Program Beras SPHP dan Bansos Berpotensi Aktif Lagi Juni 2025

138
×

Program Beras SPHP dan Bansos Berpotensi Aktif Lagi Juni 2025

Sebarkan artikel ini
Program Beras SPHP dan Bansos Berpotensi Aktif Lagi Juni 2025
Program SPHP dan bantuan beras kemungkinan dimulai lagi Juni atau Juli 2025 usai fokus Bulog serap gabah petani untuk jaga harga.

SPHP dan Bantuan Beras Kembali Bergulir Juni, Bulog Pastikan Stabilitas

JAKARTA, BursaNusantara.com – Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras kemungkinan besar akan kembali diluncurkan pada bulan Juni atau Juli 2025.

Bulog memfokuskan masa sebelumnya untuk menyerap gabah selama panen raya demi menjaga harga di tingkat petani.

Sponsor
Iklan

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perum Bulog, Sudaryono, mengatakan bahwa kedua program tersebut sebelumnya dihentikan agar kegiatan penyerapan gabah oleh Bulog dapat dilakukan maksimal. Menurutnya, ini bagian dari strategi menjaga harga gabah tidak anjlok selama panen.

Baca Juga: Rekor! Cadangan Beras Tertinggi dalam 57 Tahun

Penyerapan Gabah Jadi Prioritas Bulog di Awal Tahun

Sudaryono menjelaskan bahwa Mei masih masuk dalam masa panen, sehingga SPHP dan bansos beras baru akan digulirkan setelah gudang Bulog cukup untuk sirkulasi.

“Mei sekarang masih panen ya, tapi nanti Juni, Juli kita bisa keluarkan SPHP, karena gudang juga harus ada sirkulasinya,” ujar Sudaryono saat kunjungan ke SPP Perum Bulog Karawang, Kamis (15/5).

Ia menegaskan bahwa sirkulasi beras dari gudang menjadi penting agar stok tetap terkelola dengan baik. Salah satu caranya adalah melalui penyaluran dalam bentuk program SPHP dan bantuan pangan.

Namun, untuk pelaksanaan bantuan pangan nasional, keputusan akhir akan ditentukan bersama oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Sosial. Bulog, kata Sudaryono, akan fokus pada aspek produksi dan penyimpanan hasil panen secara optimal.

Baca Juga: Bulog Targetkan Serapan 800 Ribu Ton Gabah di Maret 2025

Alokasi Anggaran Rp16,6 Triliun untuk Serap Gabah

Sebelumnya, pemerintah memutuskan menghentikan sementara program bantuan pangan dan SPHP pada Januari dan Februari 2025. Langkah ini diambil untuk mendahulukan penyerapan gabah petani oleh Bulog guna menjaga kestabilan harga.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp16,6 triliun telah dialihkan ke Bulog guna memperkuat penyerapan gabah dan beras dari petani.

“Untuk sementara, Januari dan Februari kita stop. Supaya kita bisa dorong harga gabah di petani itu bisa naik,” ungkap Arief di Kompleks Parlemen, Selasa (4/2).

Menurutnya, Presiden telah memberikan instruksi tegas bahwa beras dan gabah hasil panen petani harus diserap maksimal. Dana yang awalnya dialokasikan untuk SPHP dan bantuan pangan kini digunakan langsung untuk pembelian gabah.

“Pemerintah yang membidangi pangan sudah sepakat Rp16,6 triliun itu memang cash di depan untuk Bulog nyerap,” tegasnya.

Baca Juga: Rilis Ekspor-Impor April Mundur, BPS Ingin Data Akurat

Target Serap 3 Juta Ton Setara Beras

Dengan dukungan dana tersebut, Bulog ditargetkan dapat menyerap sekitar 3 juta ton setara beras. Langkah ini dianggap penting demi menghindari kejatuhan harga gabah saat masa panen raya tiba.

Penyerapan ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga ketersediaan stok nasional serta mendukung kestabilan harga beras di pasaran dalam jangka panjang.

Kebijakan penyerapan massal ini pun memberikan efek langsung pada kebijakan distribusi bantuan. Tidak hanya ditunda, tetapi prioritas anggaran benar-benar dialihkan demi menjaga keseimbangan antara produksi dan harga di tingkat petani.

SPHP dan Bantuan Akan Dibuka Bertahap

Sudaryono menegaskan bahwa SPHP dan bantuan pangan dapat dilanjutkan kembali setelah kondisi stok gudang Bulog memungkinkan.

“Beras di gudang perlu disirkulasi. Kita keluarkan untuk SPHP dan bantuan pangan, sekaligus memberi ruang bagi hasil panen baru,” jelasnya.

Ia menyebut, meski fokus utama adalah memastikan kualitas penyimpanan dan distribusi beras, koordinasi lintas lembaga tetap diperlukan dalam penentuan waktu penyaluran bantuan.

Keputusan akhir tetap berada di tangan Bapanas dan Kementerian Sosial, yang memiliki kewenangan atas program bantuan langsung kepada masyarakat.

Jika tidak ada hambatan dalam realisasi anggaran dan logistik, SPHP dan bansos beras diproyeksi kembali menggulirkan manfaatnya untuk publik mulai pertengahan 2025.

Pemerintah dan Bulog harus bergerak cepat, atau pasokan dan harga pangan kembali bergejolak.

Ikuti media sosial kami untuk update terbaru