JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk memperkuat infrastruktur energi di wilayah pesisir dengan membangun enam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) baru di Provinsi Maluku.
Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat meninjau Integrated Terminal (IT) milik PT Pertamina (Persero) di Kota Ambon, Sabtu (5/4).
Pemerataan Akses BBM untuk Nelayan
Dalam kunjungan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa pembangunan enam SPBUN tambahan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan distribusi bahan bakar bagi para nelayan di wilayah kepulauan.
Baca Juga: Ekspor Perikanan RI Meningkat, Udang dan Tuna Jadi Andalan
“Ada permohonan untuk penambahan SPBU untuk nelayan. Jadi enam yang akan kita bangun lagi. Supaya saudara-saudara kita yang mata pencahariannya nelayan bisa mendapatkan minyak dengan gampang, tidak terlalu susah,” tegas Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu (6/4).
Rencana ini telah mendapat persetujuan dari Pertamina melalui sub-holding niaga, Pertamina Patraniaga. Pemerintah daerah juga turut berperan aktif, seperti permintaan langsung dari Bupati Maluku Tengah yang meminta tambahan fasilitas pengisian BBM khusus nelayan.
Lokasi SPBUN Baru
Enam SPBUN tambahan tersebut akan dibangun di tiga wilayah berbeda, masing-masing dua titik di Kabupaten Maluku Tengah, dua titik di Kota Ambon, dan dua titik di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pembangunan akan dimulai dalam waktu dekat dengan target rampung dalam beberapa bulan ke depan.
Baca Juga: OJK Dorong Asuransi untuk Petani, Nelayan, dan Energi Hijau
“Dari Pertamina Patraniaga sudah oke ini semua. Itu janji saya lagi. Tapi tagihnya nanti tunggu beberapa bulan ya,” ujar Bahlil.
Penambahan SPBUN ini menjadi penting karena banyak komunitas nelayan di Maluku masih harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan bahan bakar, yang berdampak pada biaya operasional dan efisiensi aktivitas penangkapan ikan.
Maluku, Lumbung Laut Nasional
Menurut Bahlil, kondisi geografis Maluku menjadi alasan utama perluasan jaringan SPBUN. Dari total luas wilayah 712.479 km², sekitar 92,4% atau 658.294 km² merupakan wilayah lautan, sementara daratannya hanya 54.185 km² atau 7,6%.
Baca Juga: Gelombang Tinggi Lumpuhkan Nelayan Karawang, Ekonomi Keluarga Terancam
Dengan dominasi laut yang begitu besar, kebutuhan akan distribusi energi berbasis laut menjadi prioritas pembangunan daerah.
Lebih lanjut, berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023, Maluku tercatat sebagai provinsi dengan produksi perikanan tangkap laut terbesar kedua di Indonesia, mencapai 513.048 ton. Angka ini menunjukkan potensi ekonomi kelautan Maluku yang besar, sekaligus mendesak tersedianya infrastruktur penunjang seperti SPBUN.
Operasional SPBUN yang Sudah Berjalan
Saat ini, terdapat lima SPBUN aktif milik Pertamina di wilayah Maluku, tersebar di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Salah satu yang paling aktif adalah SPBUN 88.97501 di Tulehu, Maluku Tengah.
SPBUN Tulehu melayani berbagai jenis BBM seperti Pertalite, Pertamax, Dexlite, dan Biosolar. Konsumen utamanya adalah nelayan pengguna kapal ketinting kecil hingga longboat, serta kapal ikan tuna dan cumi-cumi berskala menengah.
Pembangunan enam SPBUN tambahan ini diharapkan mempercepat distribusi energi ke wilayah perairan terpencil dan meningkatkan produktivitas sektor perikanan tangkap, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di sektor kelautan.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
