JAKARTA, BursaNusantara.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini menghadapi tantangan besar di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak signifikan pada pagu tahunan.
Menurut data terbaru, anggaran Komdigi untuk Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp3,84 triliun atau sekitar 49,57% dari total pagu awal sebesar Rp7,72 triliun.
Meskipun terjadi pemotongan anggaran yang cukup drastis, Komdigi menegaskan bahwa layanan publik, terutama di sektor infrastruktur telekomunikasi dan penyediaan akses internet, tetap menjadi prioritas utama.
Strategi Reprioritisasi dan Penyesuaian Anggaran
Dalam rapat kerja yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan pendekatan reprioritisasi program.
“Kami melakukan penyesuaian dengan reprioritisasi pada program penyediaan layanan publik, agar meskipun anggaran dipotong, layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Beberapa pos belanja yang mengalami pengurangan mencakup pengadaan peralatan kantor, seminar, dan honorarium, namun dana yang tersisa dialokasikan untuk menjaga dan meningkatkan infrastruktur penting seperti:
- Base Transceiver Station (BTS): untuk memastikan jangkauan sinyal yang luas, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
- Akses Internet dan Palapa Ring: guna meningkatkan konektivitas digital di seluruh wilayah Indonesia.
- Satelit SATRIA-1: sebagai pendukung utama dalam pemerataan akses internet layanan publik.
Prioritas Layanan Publik dan Pengembangan SDM Digital
Selain fokus pada infrastruktur, Komdigi juga mengalokasikan sebagian anggaran untuk program pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital. Program-program tersebut meliputi:
- Literasi Digital: untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi.
- Digital Talent Scholarship dan Beasiswa S2/S3: sebagai investasi jangka panjang dalam membangun SDM berkualitas di era digital.
- Fasilitasi Ekonomi Digital dan Komunikasi Publik: guna mendukung perkembangan sektor ekonomi digital yang semakin kompetitif.
Ismail menegaskan bahwa koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan sedang berlangsung untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersisa.
“Kami sedang melakukan koordinasi dengan Kemenkeu untuk menyesuaikan program prioritas yang berpotensi terdampak dari efisiensi anggaran. Strategi kami adalah meminimalisir pemborosan dan mengupayakan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan swasta,” jelasnya.
Inovasi dan Kerja Sama Strategis
Dalam upaya menjaga kesinambungan program, Komdigi menerapkan strategi refocusing anggaran. Salah satu inisiatif penting adalah peningkatan peran regulator dan akselerator dalam mengusulkan kenaikan izin penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta peningkatan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) melalui pemanfaatan layanan BLU BAKTI.
Strategi ini bertujuan untuk mendukung pendanaan program secara berkelanjutan.
Kerja sama dengan sektor swasta juga menjadi andalan dalam mendanai dan melaksanakan program kerja. Dengan mengusung prinsip kemitraan, Komdigi berharap dapat mengintegrasikan inovasi teknologi dan sumber daya eksternal untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia.
Inisiatif seperti ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.
Pengendalian Konten dan Pengelolaan Data
Meski terdapat pemotongan anggaran, Komdigi tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kualitas layanan digital.
Pengendalian konten negatif, pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN), tata kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), serta Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) tetap menjadi fokus utama.
Dengan menjaga aspek keamanan dan pengelolaan data yang baik, Komdigi berupaya melindungi integritas sistem informasi nasional serta memberikan layanan yang handal kepada masyarakat.
Implikasi Kebijakan dan Harapan ke Depan
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Komdigi merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Efisiensi ini tidak hanya mengurangi beban anggaran negara, tetapi juga memacu instansi pemerintah untuk lebih cermat dalam pengelolaan dana publik.
Meskipun terjadi pemotongan sebesar hampir 50%, langkah reprioritisasi yang dilakukan Komdigi menunjukkan komitmen kuat untuk tetap menyediakan layanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan SDM digital, dan kerja sama strategis dengan pihak swasta, Komdigi optimistis dapat menghadapi tantangan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan.
Ke depan, diharapkan bahwa strategi efisiensi ini akan membawa inovasi baru dalam pelayanan publik digital, mendorong pemerataan akses informasi, dan memperkuat ekosistem ekonomi digital di Indonesia.
Dengan kolaborasi yang intensif antara pemerintah dan sektor swasta, Komdigi siap beradaptasi dengan dinamika perubahan global dan terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.
Dengan langkah-langkah strategis dan komitmen yang tegas, Komdigi berupaya memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan kualitas layanan publik.
Prioritas pada infrastruktur, pengembangan SDM digital, serta penguatan kemitraan menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut dan mendukung pertumbuhan ekonomi di era digital.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
