JAKARTA, BursaNusantara.com – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) resmi meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Asuransi Pertanian 2025–2030 sebagai upaya membangun ekosistem asuransi pertanian yang berkelanjutan.
Langkah ini mencerminkan dorongan industri untuk menggali peluang baru di sektor pertanian nasional yang masih belum tergarap maksimal oleh pelaku asuransi umum.
Prospek Asuransi Pertanian Dinilai Menjanjikan
Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI), Wahyudin Rahman, menyambut positif inisiatif ini. Ia menilai sektor asuransi pertanian memiliki prospek yang menjanjikan, terlebih dengan dukungan sinergi antara pemerintah, BUMN, sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi digital dan satelit.
Baca Juga: AXA Dorong Subsidi Premi Asuransi Pertanian Parametrik
“Asuransi pertanian bisa menjadi pendorong pertumbuhan pendapatan premi jangka menengah hingga panjang, khususnya bila penetrasinya mencakup petani kecil dan menengah,” ujar Wahyudin.
Ia juga menyebut bahwa sektor pertanian yang kerap terdampak perubahan iklim dan bencana alam membutuhkan skema perlindungan risiko yang lebih solid. Dengan implementasi yang tepat, asuransi pertanian bisa menjadi pengungkit utama stabilitas pendapatan petani serta ketahanan pangan nasional.
Tantangan yang Dihadapi Industri Asuransi
Meskipun menjanjikan, pengembangan asuransi pertanian dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan teknis yang memerlukan solusi lintas sektor.
Baca Juga: Tantangan Berat Industri Asuransi Umum di 2025, Potensi Pertumbuhan Terhambat
Rendahnya Literasi Petani terhadap Asuransi
Wahyudin menyebut bahwa masih banyak petani belum memahami konsep dasar asuransi, termasuk produk berbasis parametrik. Menurutnya, dibutuhkan pendekatan edukatif dan komunikasi yang relevan bagi petani, termasuk dalam bahasa yang mudah dimengerti dan melalui media yang dekat dengan keseharian mereka, seperti penyuluhan langsung dan program komunitas.
Akurasi Data dan Infrastruktur Teknologi
Tantangan lain yang krusial adalah optimalisasi data. Akurasi informasi terkait iklim, curah hujan, hingga produksi hasil pertanian menjadi penentu keberhasilan asuransi parametrik.
Ini membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang mumpuni, termasuk integrasi dengan data satelit, sensor IoT di lahan pertanian, serta sistem verifikasi otomatis yang transparan dan akurat.
Baca Juga: Chandra Asri-Glencore Kuasai Kilang Shell Singapura
Wahyudin juga mendorong kolaborasi dengan lembaga riset cuaca dan pertanian untuk memastikan keandalan parameter yang digunakan dalam skema pembayaran klaim berbasis indeks.
Keterbatasan Daya Beli dan Peran Pemerintah
Daya beli petani yang relatif rendah menjadi penghambat adopsi produk asuransi. Oleh karena itu, subsidi premi dari pemerintah dinilai sangat krusial agar produk ini bisa menjangkau petani kecil dan menengah secara luas.
Pemerintah diharapkan tidak hanya memberi insentif premi, tetapi juga mendukung dari sisi kebijakan, regulasi tarif, dan integrasi asuransi pertanian ke dalam program strategis nasional seperti Kartu Tani dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian.
Baca Juga: OJK Prediksi Aset Asuransi Umum Naik Hingga 10%
Distribusi dan Kanal Pemasaran
Distribusi produk ke wilayah-wilayah terpencil menjadi tantangan tersendiri. Wahyudin menekankan pentingnya kolaborasi dengan koperasi, lembaga keuangan mikro, maupun startup agritech untuk memperluas jangkauan.
Ia mencontohkan bahwa kerja sama dengan platform digital berbasis petani seperti marketplace hasil pertanian atau aplikasi logistik desa bisa menjadi jalur efektif dalam distribusi produk asuransi pertanian.
AAUI Optimistis Implementasi Dimulai Semester II-2025
Ketua Umum AAUI, Budi Herawan, juga menyampaikan optimismenya terhadap pengembangan asuransi pertanian. Menurutnya, luasnya wilayah Indonesia dan belum tercapainya swasembada pangan menjadi dasar perlunya sistem proteksi pertanian berbasis mitigasi risiko.
Baca Juga: Lonjakan Klaim Asuransi Kredit: Apa yang Sebenarnya Terjadi?
“Menuju swasembada dan ketahanan pangan nasional, perlindungan melalui asuransi pertanian adalah salah satu instrumen mitigasi risiko yang tidak bisa ditunda,” ujar Budi di Jakarta Pusat, Senin (24/3).
Lebih jauh, ia menyatakan bahwa implementasi awal akan difokuskan pada produk asuransi parametrik, dan AAUI berencana memulai penerapannya penuh pada semester kedua 2025. Ia menegaskan bahwa sektor asuransi umum Indonesia harus mulai bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan nasional yang semakin kompleks, termasuk di sektor pangan dan pertanian.
“Kami belajar dari negara lain dan akan mulai dari asuransi parametrik. Kalau tidak dimulai sekarang, nanti bisa terlambat,” ungkap Budi.
Selain itu, Budi menekankan pentingnya standardisasi produk, pengawasan bersama dengan OJK, serta penetapan model bisnis yang inklusif agar keberadaan asuransi pertanian ini tidak hanya simbolis, melainkan mampu memberikan dampak nyata bagi pelaku sektor pertanian Indonesia.
Dengan peta jalan yang telah diluncurkan, industri asuransi umum Indonesia mulai menata arah baru demi memperluas cakupan proteksi dan kontribusi terhadap ketahanan sektor pangan nasional.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
