JAKARTA, BursaNusantara.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Pembentukan ini diumumkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan di laman resmi Sekretariat Negara pada Jumat, 10 Januari 2025.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ditunjuk sebagai Ketua Satgas, didampingi oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga sebagai anggota.
Pembentukan Satgas ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan percepatan hilirisasi di berbagai sektor serta meningkatkan ketahanan energi nasional. Melalui upaya ini, pemerintah berkomitmen untuk memberikan nilai tambah pada komoditas dalam negeri dan menciptakan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan energi di Indonesia.
Tujuan Pembentukan Satgas
Dalam pengumuman resminya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan Satgas bertujuan untuk:
- Mempercepat hilirisasi di sektor-sektor strategis seperti mineral, batu bara, minyak, gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.
- Meningkatkan ketahanan energi nasional melalui pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, fasilitas penyimpanan, pipanisasi, serta jaringan minyak dan gas bumi.
- Menciptakan sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi potensi nasional.
Ruang Lingkup dan Tugas Satgas
Satgas ini memiliki lingkup kerja yang luas, meliputi produksi minyak dan gas bumi, pengembangan energi baru dan terbarukan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung hilirisasi. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas diberi kewenangan untuk:
- Melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait percepatan hilirisasi.
- Memberikan rekomendasi strategis kepada pihak-pihak terkait.
- Meningkatkan efisiensi melalui penyelesaian hambatan hukum dan administrasi.
Terdapat delapan tugas utama yang menjadi fokus Satgas, antara lain:
- Meningkatkan koordinasi kebijakan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- Merumuskan standar prioritas kegiatan usaha serta memastikan ketersediaan dan penerimaan negara.
- Mengidentifikasi wilayah usaha yang memiliki potensi percepatan hilirisasi.
- Menyusun rencana pemanfaatan tata ruang darat dan laut.
- Mengusulkan proyek strategis yang layak dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non-bank, atau APBN.
- Memutuskan hambatan atau kendala secara cepat.
- Mempercepat penyelesaian masalah hukum.
- Memberikan rekomendasi administratif untuk pejabat yang menghambat proses percepatan.
Struktur Kepengurusan Satgas
Ketua Satgas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, akan didampingi oleh:
- Wakil Ketua Bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi: Menteri Investasi/Kepala BKPM.
- Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan: Menteri ATR/Kepala BPN.
- Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Pertanian: Menteri Pertanian.
- Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kelautan dan Perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Wakil Ketua Bidang Dukungan Kebijakan: Menteri Sekretaris Negara.
Sekretaris Satgas dijabat oleh Ahmad Erani Yustika, sementara susunan anggota pelaksana melibatkan berbagai kementerian, termasuk Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan pejabat tinggi lainnya. Satgas juga didukung oleh sekretariat teknis yang berkedudukan di Kementerian ESDM.
Implementasi dan Pendanaan
Seluruh biaya operasional Satgas bersumber dari APBN Kementerian ESDM atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Satgas diwajibkan melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden minimal setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Dengan sinergi ini, pemerintah berharap percepatan hilirisasi dan ketahanan energi dapat terwujud lebih efektif.
Prospek Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional
Langkah Presiden Prabowo ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan energi yang dihadapi Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal, hilirisasi diproyeksikan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada impor energi.
Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi. Dengan kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan sektor swasta, Indonesia siap melangkah menuju era baru kemandirian energi.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
