JAKARTA, BursaNusantara.com – Ketahanan pangan nasional menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
Salah satu upaya strategis yang terus dilakukan adalah memperkuat pembiayaan inklusif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian dan perikanan. Langkah ini dianggap penting mengingat kedua sektor tersebut merupakan pilar utama dalam mewujudkan kemandirian pangan.
Menurut data terbaru, terdapat sekitar 29 juta UMKM di sektor pertanian di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 99% merupakan usaha perseorangan, sementara sisanya adalah usaha berbadan hukum dan usaha lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM di bidang pertanian menjadi tulang punggung dalam memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.
Tantangan Ketahanan Pangan
Namun, berbagai tantangan masih menghadang upaya peningkatan ketahanan pangan ini. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah rendahnya indeks inklusi keuangan di sektor pangan. Saat ini, indeks inklusi keuangan bagi petani, pekebun, dan nelayan berada di angka 62,26%, yang masih memerlukan perbaikan signifikan. Selain itu, masalah regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian juga menjadi perhatian serius, mengingat 64,2% tenaga kerja di sektor ini berusia di atas 45 tahun.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, dalam keterangan resminya pada Jumat (17/1/2025), menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini.
Salah satunya adalah dengan meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2024, pemerintah berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 282 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 260 triliun.
“Namun demikian, proporsi penyaluran untuk sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan selama lima tahun terakhir masih rendah, berkisar 30%,” ujar Helvi. Begitu pula dengan sektor kelautan, yang mengalami penurunan dari 1,8% di tahun 2020 menjadi 1,4% di tahun 2024.
Strategi Pemerintah
Pemerintah daerah, termasuk bupati dan walikota, diimbau untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan program KUR dalam mendukung ketahanan pangan.
Helvi menegaskan bahwa Kementerian UMKM telah menetapkan target penyaluran KUR sebesar 60% untuk sektor produktif. Saat ini, dari total penyaluran Rp 282,44 triliun, baru 57,81% atau Rp 163,28 triliun yang tersalurkan ke sektor produktif.
Untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan, pemerintah juga menggenjot implementasi program KUR Klaster dan KUR Alsintan.
Program KUR Klaster dirancang untuk mengelompokkan pembiayaan berbasis komunitas, sedangkan KUR Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani melalui akses terhadap teknologi modern.
“Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi riil, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mengurangi ketergantungan pada sektor perdagangan,” jelas Helvi.
Kolaborasi untuk Ketahanan Pangan
Helvi juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung UMKM di sektor pangan. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat terwujud dengan lebih baik.
“Langkah ini tidak hanya akan menciptakan ketahanan pangan yang tangguh, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM di sektor pertanian dan perikanan,” tambahnya.
Dalam konteks ini, UMKM di sektor pangan memegang peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal dan penjaga stabilitas pangan nasional. Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh melalui kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hasil nyata.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
