Menjaga Disiplin Fiskal di Tengah Gejolak Perekonomian Global
JAKARTA, BursaNusantara.com– Masyarakat dan pelaku pasar perlu menyadari bahwa narasi mengenai anggaran yang tidak terkendali telah ditepis melalui kalkulasi cermat terhadap ruang fiskal nasional yang masih memiliki bantalan kuat.
Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa kestabilan ekonomi tahun ini tidak akan dikorbankan demi belanja non-prioritas, melainkan diperkuat melalui efisiensi struktural yang sangat radikal di berbagai lini birokrasi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers virtual pada Selasa (31/3/2026), menegaskan bahwa kondisi Strategi APBN 2026 tetap terjaga dalam jalur yang berkesinambungan.
Ia menyatakan bahwa seluruh perhitungan anggaran hingga akhir tahun telah dikalkulasi dengan cermat untuk memberikan bantalan atau cushion terhadap gejolak ekonomi dunia yang fluktuatif.
Realisasi anggaran hingga saat ini menunjukkan performa stabil, sekaligus memastikan disiplin fiskal agar defisit tetap berada dalam batas aman yang diatur oleh undang-undang.
Bagaimana Rincian Pemangkasan Anggaran Hingga Rp130,2 Triliun?
Sebagai langkah konkret, pemerintah melakukan pengalihan anggaran dari belanja non-prioritas seperti rapat dan seremonial menuju belanja produktif dengan potensi nilai mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Anggaran perjalanan dinas luar negeri dipangkas secara drastis sebesar 70 persen, sementara perjalanan dinas dalam negeri dikurangi sebesar 50 persen dari pagu awal.
Kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat di instansi pusat dan daerah juga diproyeksikan mampu menghemat kompensasi BBM langsung ke APBN sebesar Rp6,2 triliun.
Selain itu, penghematan BBM dari sisi masyarakat melalui kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp59 triliun, yang didukung dengan pembatasan operasional kendaraan dinas hingga 50 persen.
Sektor strategis seperti kesehatan, keamanan, dan logistik dipastikan tetap bekerja secara tatap muka penuh guna menjaga stabilitas layanan publik nasional.
Apakah Implementasi B50 dan MyPertamina Cukup Menahan Defisit?
Langkah strategis lainnya adalah implementasi B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026, dengan potensi penghematan BBM fosil sebanyak 4 juta kiloliter atau senilai Rp48 triliun.
Pemerintah juga akan memperketat pembelian BBM menggunakan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan, kecuali bagi kendaraan umum.
Di sisi lain, optimalisasi skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada makanan segar selama 5 hari seminggu berpotensi memberikan efisiensi tambahan sebesar Rp20 triliun.
Purbaya menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai potensi pembengkakan defisit karena ruang fiskal yang tersedia masih sangat mencukupi.
Alokasi dari hasil penghematan ini nantinya akan diarahkan langsung untuk dampak sosial yang nyata, termasuk proyek rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Lihat berita terbaru lainnya di Google Berita | Bursa Nusantara
