Legalitas Kasino Jadi Sorotan, Pemerintah Diminta Kaji Potensi Ekonomi
JAKARTA, BursaNusantara.com – Usulan untuk menjadikan kasino sebagai sumber baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencuat kembali dan memicu diskusi publik.
Sejumlah akademisi dan pengambil kebijakan menyuarakan pentingnya pendekatan berbasis kajian menyeluruh sebelum wacana ini direalisasikan.
Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Anggota DPR RI, Galih Dimuntur Kartasasmita, dalam rapat kerja dengan Ditjen Anggaran Kemenkeu pada 8 Mei 2025.
Ia menyebut bahwa negara-negara mayoritas Muslim seperti Uni Emirat Arab telah mulai mengembangkan bisnis kasino.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Legalkan Sumur Minyak Ilegal untuk Dongkrak Produksi
“Negara Arab saja sudah berpikir out of the box. Kita harus berani menilai potensi ini dari sudut pandang ekonomi,” ujar Galih dalam rapat.
Kini, diskusi mengenai legalisasi kasino berkembang lebih luas di ruang akademik dan pemerintahan.
Akademisi Soroti Peluang dan Risiko
Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mendorong pemerintah melakukan asesmen terhadap wacana legalisasi kasino.
Ia menilai potensi ekonomi dari aktivitas ini terlalu besar untuk diabaikan, terutama jika dibatasi dalam zona tertentu.
Baca Juga: Perguruan Tinggi Didorong Eksplorasi Tambang: Langkah Baru ESDM
“Melihat perputaran uang judi daring yang masif, pemerintah sebaiknya mengevaluasi secara objektif. Jika memang tak bisa dibendung, lebih baik dilokalisir dan diawasi,” ungkap Hikmahanto dalam forum di Bekasi, Sabtu (17/5).
Ia menyoroti tiga aspek yang harus dikaji sebelum legalisasi dilakukan: potensi perputaran uang, resistensi masyarakat terhadap judi, dan efektivitas penegakan hukum.
Menurutnya, saat ini perjudian ilegal terus berkembang, bahkan dari luar negeri seperti Kamboja dan Myanmar yang melegalkan kasino dan jadi basis operasi judi daring ke Indonesia.
Contoh dari Negara Tetangga
Hikmahanto juga mencontohkan Malaysia dan Singapura yang telah lebih dulu mengatur legalitas kasino dalam wilayah ekonomi khusus.
Baca Juga: ADRO Garap Proyek Perumahan Gratis untuk MBR, Groundbreaking Bulan Depan
Ia menyarankan Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk memastikan aktivitas tersebut tidak liar dan bisa diawasi ketat.
“Jika memang akan dibuka, sebaiknya di kawasan ekonomi khusus saja. Bahkan di Singapura pun warganya dikenakan syarat ketat untuk bisa berjudi,” jelasnya.
Ia juga menyebut preseden di masa lalu, seperti SDSB dan Porkas di era Gubernur Ali Sadikin, yang digunakan untuk mendanai pembangunan sosial tanpa menyinggung aspek keagamaan secara langsung.
“Yang penting dananya digunakan untuk kebutuhan publik, bukan hal-hal sensitif. Selama ada pengawasan, pendekatan ini layak dipertimbangkan,” ujarnya.
Baca Juga: Kepuasan Publik Tembus 87,5%, Inilah 14 Program Unggulan Prabowo-Gibran
Pemerintah Minta Kajian Mendalam
Dari pihak pemerintah, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alexander Sabar, menegaskan bahwa gagasan ini belum masuk ranah eksekutif.
Ia mengatakan Komdigi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan soal legalisasi kasino, namun menyatakan bahwa wacana ini memerlukan analisis mendalam lintas sektor.
“Itu perlu kajian dari banyak pihak. Kami tidak dalam posisi mengambil keputusan,” kata Alexander di Jakarta, Kamis (15/5).
Wacana ini muncul bersamaan dengan gencarnya kampanye pelarangan judi daring. Sejumlah pihak melihat legalisasi kasino sebagai pendekatan realistis untuk mengurangi dampak sosial ekonomi dari perjudian ilegal.
Realitas Judi Online Dorong Perubahan Pendekatan
Hikmahanto menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan masyarakat Indonesia tetap terpapar judi, baik melalui platform daring maupun bentuk ilegal lainnya.
“Sering kita dengar warga kita jadi korban di luar negeri karena terlibat jaringan judi online. Mereka keluar masuk ilegal, lalu jadi beban negara saat terkena masalah,” tegasnya.
Ia menilai bahwa jika pemerintah dapat mengelola aktivitas perjudian dalam sistem legal yang terkontrol, potensi penerimaan negara bisa lebih optimal sekaligus mengurangi kerugian akibat judi ilegal.
Dengan tekanan ekonomi dan kebutuhan diversifikasi penerimaan negara, wacana legalisasi kasino dipastikan masih akan menjadi perbincangan serius di level kebijakan.
Pemerintah kini ditantang untuk mengambil langkah cermat dan berpandangan jangka panjang.
