WASHINGTON, Bursa Nusantara Official – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Sabtu (21/12/2024) menandatangani undang-undang (UU) penting untuk mencegah shutdown pemerintah federal menjelang libur Natal. Tindakan ini memberikan kepastian operasional pemerintah hingga 14 Maret 2025, sekaligus mengakhiri pergolakan selama beberapa hari terakhir di Kongres.
Anggaran tersebut mencakup alokasi US$ 100 miliar untuk bantuan bencana dan US$ 10 miliar untuk mendukung sektor pertanian, khususnya para petani yang terdampak perubahan ekonomi global. Ketua DPR Mike Johnson dari Partai Republik menegaskan komitmen parlemen untuk menjaga operasional pemerintah tetap berjalan tanpa gangguan.
“Tidak akan ada shutdown pemerintah,” ujar Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer dari Partai Demokrat dalam pernyataan resmi, setelah Senat mengesahkan revisi anggaran dengan suara 85-11.
Komitmen Bipartisan di Tengah Tekanan Politik
Keputusan ini menjadi salah satu capaian penting dalam politik AS, meskipun sempat diwarnai ketegangan akibat tekanan dari mantan Presiden Donald Trump yang menginginkan negosiasi tambahan terkait batas pinjaman pemerintah. Trump bahkan sempat mengancam bahwa shutdown dapat dimulai sewaktu-waktu jika tuntutannya tidak dipenuhi.
Produk akhir ini merupakan revisi ketiga dari rancangan anggaran yang diajukan Johnson, menandai keberhasilan kompromi politik di tengah kondisi mayoritas tipis Partai Republik di DPR (220-215).
Namun, meskipun berhasil mencegah shutdown, pertanyaan tetap muncul terkait kemampuan Johnson mempertahankan kepemimpinannya di tengah tekanan internal dari Partai Republik dan aliansi dengan miliarder Elon Musk.
Dampak Besar bagi Industri Perjalanan
Langkah ini juga disambut baik oleh sektor perjalanan yang sempat khawatir dengan potensi kerugian ekonomi akibat shutdown. Asosiasi Perjalanan AS memperkirakan kerugian hingga US$ 1 miliar per minggu jika shutdown terjadi, terutama selama musim liburan Natal dan Tahun Baru.
“Shutdown yang berkepanjangan akan mengganggu perjalanan liburan jutaan warga Amerika,” ujar Geoff Freeman, CEO Asosiasi Perjalanan AS.
Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) sebelumnya juga memperingatkan bahwa penutupan pemerintah dapat memperpanjang waktu tunggu di bandara, mengganggu jadwal penerbangan, dan merugikan sektor pariwisata.
Kelompok penerbangan, termasuk Airlines for America, telah mengirimkan surat kepada Kongres, memperingatkan bahwa gangguan operasional pada Administrasi Penerbangan Federal (FAA) dapat berdampak buruk pada ekonomi AS.
Kritik dan Harapan ke Depan
Sementara itu, lembaga pemeringkat Fitch Ratings mengungkapkan bahwa shutdown dapat menyebabkan gangguan operasional di bandara, karena pekerja FAA dan TSA yang tidak diperlukan akan diliburkan. Langkah Biden untuk mencegah shutdown memberikan kelegaan sementara bagi pelaku industri, tetapi masih ada tantangan jangka panjang yang perlu diatasi.
Dengan UU ini, operasional pemerintah AS tetap terjamin hingga Maret 2025, memberikan waktu lebih bagi Kongres untuk membahas anggaran yang lebih komprehensif.
Follow Channel Telegram Bursa Nusantara Official.
Telegram
