Arus Dana ke Luar Negeri Meningkat Tajam
JAKARTA, BursaNusantara.com – Sejumlah orang kaya di Indonesia mulai memindahkan ratusan juta dolar AS ke luar negeri.
Mereka khawatir terhadap arah kebijakan fiskal Presiden Prabowo Subianto dan kondisi ekonomi nasional.
Sebagian besar dana dialihkan ke aset seperti emas, real estat, dan stablecoin kripto USDT yang dianggap lebih aman dan bebas pengawasan.
USDT Jadi Jalur Rahasia Kirim Uang
USDT, aset digital milik Tether Holdings, kini menjadi alat populer untuk memindahkan dana dalam jumlah besar.
Baca Juga: Simpanan Nasabah Kaya di BCA Tembus Rp 1.133 Triliun pada 2024
Beberapa manajer kekayaan menyebut klien mereka telah mengonversi 10% aset ke kripto sejak Oktober 2024.
Tren ini semakin kuat setelah nilai tukar rupiah melemah signifikan pada Maret 2025.
Rupiah Tertekan, Pasar Saham Ikut Terhantam
Rupiah sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah pada 9 April 2025.
Pelemahan ini terjadi di tengah ketegangan perdagangan global akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.
Pasar saham dalam negeri juga ikut terpukul oleh ketidakpastian arah belanja pemerintah Prabowo yang dianggap berisiko bagi disiplin fiskal.
Baca Juga: Andry Hakim Bongkar Strategi Saham Konvensional & AI
Target Ekonomi Ambisius, Risiko Fiskal Membayangi
Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun.
Namun untuk mencapainya, pemerintah harus meningkatkan belanja secara agresif.
Kondisi ini dikhawatirkan akan menambah utang, memperbesar defisit, dan memicu inflasi jangka menengah.
Jalur Dubai, Properti Atas Nama Teman
Sebagian orang kaya mengalihkan dana ke properti luar negeri melalui perusahaan cangkang.
Mereka bahkan menggunakan nama teman atau keluarga agar tak terdeteksi oleh sistem perbankan.
Baca Juga: 9 Sumber Protein Terbaik untuk Kesehatan Tubuh Anda
Dubai menjadi salah satu tujuan favorit karena kemudahan izin tinggal dan struktur keuangan yang longgar.
Singapura Tak Lagi Jadi Tempat Aman
Perbankan Singapura kini lebih ketat dalam uji tuntas dan pemantauan transaksi besar.
Kebijakan ini diberlakukan setelah skandal pencucian uang besar yang mengguncang negara tersebut.
Akibatnya, warga kaya Indonesia mulai mencari jalur alternatif yang tak terlalu diawasi.
Tokocrypto Catat Lonjakan Volume USDT
Menurut Wan Iqbal, Kepala Pemasaran Tokocrypto, pasangan perdagangan USDT/rupiah kini menyumbang lebih dari 25% volume harian di platform tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Perkuat Iklim Investasi, Target Pasar Modal Didorong
Tokocrypto, milik Binance, mencatat peningkatan transaksi besar dalam beberapa bulan terakhir.
Stablecoin menjadi solusi cepat untuk konversi dan transfer dana lintas negara.
Emas Kembali Jadi Pelindung Nilai
Selain kripto, emas juga menjadi pelarian aset. Hartadinata Abadi melaporkan lonjakan penjualan emas batangan sebesar 30% pada kuartal pertama 2025.
Ini merupakan kenaikan tertinggi sejak perusahaan itu melantai di bursa pada 2017.
Baca Juga: Gaza untuk Rakyat, Bukan Proyek Turis Miliarder
Sejarah Eksodus Dana Terulang?
Indonesia pernah mengalami arus keluar dana besar saat krisis ekonomi Asia 1998.
Pada 2022, program amnesti pajak berhasil menarik kembali sebagian aset dari luar negeri.
Kini, gejala eksodus muncul kembali dengan motif proteksi terhadap ketidakstabilan.
Saran Analis: Jaga Disiplin Fiskal
Dedi Dinarto, analis senior Global Counsel, menyarankan agar Prabowo menjamin komitmen fiskal yang kuat.
Menurutnya, investor akan terus menarik dana jika tidak ada kepastian arah kebijakan.
“Baik investor asing maupun lokal saat ini sedang menahan napas,” ujar Dinarto.
Pesan dari eksodus dana orang kaya jelas: kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia tengah diuji secara serius.
Kekhawatiran Terhadap Reformasi Pajak dan Utang Negara
Selain disiplin fiskal, kekhawatiran besar juga muncul dari potensi reformasi perpajakan. Para pemilik kekayaan tinggi khawatir pemerintah akan mengenakan pajak tambahan terhadap aset yang selama ini tersembunyi.
Ketakutan ini diperkuat oleh sinyal dari tim ekonomi Prabowo yang menyebut perlunya peningkatan penerimaan negara.
Langkah tersebut dianggap akan menekan individu kaya yang sebelumnya sudah berkontribusi lewat amnesti pajak.
Sejumlah penasihat keuangan menyebut bahwa wacana pajak progresif tambahan terhadap kekayaan bersih dapat mendorong eksodus dana lebih masif dalam waktu dekat.
Di sisi lain, tingginya utang pemerintah juga mulai diperhatikan investor dalam negeri.
Meski rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman, lonjakan utang untuk mendanai belanja negara dianggap berisiko bagi stabilitas fiskal jangka panjang.
Trust Terhadap Lembaga Negara Menurun
Beberapa narasumber Bloomberg menyebut bahwa selain ketidakpastian ekonomi, faktor politik juga memperparah eksodus aset.
Langkah Presiden Prabowo yang memperluas peran militer dalam urusan sipil menciptakan persepsi bahwa arah demokrasi sedang bergeser.
Akibatnya, para pelaku pasar dan individu kaya mempertanyakan independensi lembaga keuangan dan regulasi di masa depan.
Kekhawatiran ini membuat mereka mengambil langkah preventif: mengalihkan kekayaan lebih awal sebelum kondisi memburuk.
Sebagian bahkan sudah menutup rekening di bank lokal dan memindahkan likuiditas ke institusi luar negeri.
Peningkatan Permintaan untuk Layanan Wealth Management Offshore
Fenomena ini berdampak langsung pada meningkatnya permintaan layanan wealth management internasional.
Bank-bank besar di Hong Kong, Dubai, dan Swiss mengonfirmasi adanya lonjakan klien baru dari Indonesia sejak kuartal keempat 2024.
Produk yang paling diminati meliputi obligasi negara asing, reksa dana global, serta properti premium di kawasan Uni Emirat Arab.
Bahkan beberapa firma hukum di luar negeri mencatat peningkatan signifikan untuk permintaan pendirian trust dan fund pribadi asal Indonesia.
Langkah ini dilakukan demi menyimpan aset secara legal namun tetap jauh dari jangkauan otoritas fiskal domestik.
Pemerintah Diminta Transparan dan Menenangkan Pasar
Di tengah meningkatnya eksodus dana ini, berbagai kalangan menuntut pemerintah memberikan kejelasan kebijakan ekonomi jangka menengah.
Transparansi terhadap rencana belanja negara, utang, dan arah reformasi pajak menjadi hal krusial untuk memulihkan kepercayaan pasar.
Tanpa kepastian tersebut, tren pengalihan dana keluar negeri diprediksi akan terus berlanjut hingga paruh kedua 2025.
Investor menanti sinyal tegas bahwa Prabowo akan melanjutkan disiplin fiskal warisan Presiden Jokowi dan menjaga iklim investasi tetap stabil.
Jika tidak, maka yang terjadi bukan hanya pelemahan rupiah dan pasar saham, tetapi juga kehilangan arus modal yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
