BPOM Ajak KPK Perkuat Pencegahan Korupsi di Sektor Obat dan Pangan
JAKARTA, Bursa.NusantaraOfficial.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) semakin serius dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan internalnya. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan petugasnya di kantor BPOM untuk memberikan pengawasan lebih ketat terhadap potensi gratifikasi dan praktik korupsi di sektor obat-obatan, pangan, dan kosmetik.
Upaya Bersih-bersih di BPOM
Dalam kunjungannya ke Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/2/2025), Taruna Ikrar mengajukan usulan tersebut langsung kepada pimpinan KPK. Menurutnya, keberadaan KPK di BPOM dapat membantu memastikan transparansi dalam penerbitan sertifikat, pengawasan distribusi obat dan makanan, serta proses regulasi lainnya.
“Kami mengundang KPK dan seluruh pimpinan untuk berkantor di Badan Pengawas Obat dan Makanan,” ujar Taruna. Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk keseriusan BPOM dalam menegakkan integritas dan transparansi.
Respons KPK dan Bentuk Pendampingan
Menanggapi usulan tersebut, pimpinan KPK memberikan respons positif. Namun, format kehadiran KPK di BPOM masih dalam tahap pembahasan. Ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan, di antaranya:
- Penempatan petugas KPK secara permanen di BPOM
- Kunjungan berkala KPK setiap bulan atau triwulan
- Mekanisme pengawasan melalui audit dan pendampingan reguler
Meski demikian, KPK telah sepakat untuk memberikan pengawalan terhadap berbagai kebijakan yang berpotensi rawan korupsi. “Kami ingin mencegah gratifikasi, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang lainnya,” tambah Taruna.
Potensi Korupsi di BPOM dan Sektor Industri
BPOM memiliki peran vital dalam industri obat, pangan, dan kosmetik. Lembaga ini berwenang menerbitkan sertifikat izin edar, mengawasi distribusi produk, serta menetapkan regulasi standar keamanan bagi masyarakat. Dengan peran strategis ini, BPOM memiliki potensi besar dalam kontribusi terhadap keuangan negara.
Namun, di balik kewenangan tersebut, terdapat celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya:
- Gratifikasi dalam penerbitan izin edar produk
- Kolusi dalam proses pengadaan barang dan jasa
- Manipulasi pengawasan distribusi obat dan makanan
Taruna menegaskan bahwa BPOM tidak ingin menjadi lembaga yang rentan terhadap praktik-praktik tersebut. “Kami bertekad menjadi institusi yang bersih dan bebas dari korupsi,” ucapnya.
Transparansi dan Akuntabilitas di BPOM
Untuk mendukung langkah ini, BPOM juga berencana memperkuat mekanisme internal pengawasan. Beberapa strategi yang akan diterapkan antara lain:
- Digitalisasi proses perizinan guna mengurangi potensi interaksi langsung yang bisa membuka peluang suap
- Penerapan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa
- Transparansi laporan keuangan dan pengawasan ketat terhadap alur distribusi produk
Langkah-langkah ini diyakini dapat membantu menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan mengurangi kemungkinan penyimpangan di lingkungan BPOM.
Inisiatif BPOM dalam menggandeng KPK merupakan langkah maju dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, terutama di sektor yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keamanan masyarakat. Dengan adanya pengawasan ketat, sistem yang transparan, serta pendampingan dari KPK, diharapkan potensi gratifikasi dan korupsi di BPOM dapat ditekan secara signifikan.
Namun, implementasi kebijakan ini tetap perlu diawasi agar tidak hanya sekadar wacana. Ke depan, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan guna memastikan BPOM benar-benar menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
